Parepare || Daftar Hitam News.Id —Sebuah unggahan di media sosial yang diunggah oleh akun bernama Hariyani Ani mendadak viral dan memicu perdebatan publik. Unggahan tersebut menyuarakan kekecewaan terhadap sikap sejumlah pejabat di Kota Parepare, termasuk Walikota dan Wakilnya, yang dinilai sering meninggalkan kota untuk keperluan yang tidak jelas namun tetap menghabiskan anggaran rakyat. Sabtu 10 Mei 2025.
“Saya heran kepala daerah walikota, wakil dan pejabat lain, sering meninggalkan kota Parepare, menghabiskan uang rakyat, apa manfaatnya sih, hanya pergi dia menikmati jalan-jalan bersama keluarga. Tidak usah lah posting-posting hanya menikmati kesenangan, kasihan kami dan warga gak punya apa-apa,” tulisnya dalam unggahan grup “AKU CINTA PAREPARE”.
Unggahan tersebut langsung mendapatkan banyak respons dari warganet yang merasa senada. Banyak yang mengaku kecewa karena di tengah kondisi ekonomi yang berat, para pejabat justru sibuk memamerkan momen perjalanan di luar kota — sementara kebutuhan dan persoalan masyarakat di daerah justru terabaikan.
Merespon keresahan publik tersebut, LSM PAKAR (PEMUDA BERKARYA) angkat bicara. Ketua LSM PAKAR, Tenriwara, menyatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan perilaku pimpinan daerah yang terkesan abai dan hanya menikmati fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
“Kami menilai bahwa perilaku Walikota dan Wakilnya yang sering bepergian dengan dalih dinas, namun terindikasi hanya menikmati kenyamanan bersama keluarga, patut dipertanyakan. Ini bukan soal kecemburuan sosial, tapi soal etika dan tanggung jawab jabatan,” ujar Tenriwara dalam pernyataan resminya kepada Daftar Hitam News.Id.
LSM PAKAR mendesak, APH, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Kejati Sulsel,serta Kemendagri untuk segera memanggil dan meminta klarifikasi kepada Walikota dan Wakil Walikota atas dugaan penyalahgunaan perjalanan dinas dan potensi pemborosan anggaran.
“Jangan jadikan jabatan sebagai fasilitas untuk pelesiran pribadi. Kalau benar ada penyimpangan, maka harus ada sanksi tegas. Jangan biarkan Parepare jadi seperti ‘hotel transit’ bagi pejabat yang hanya datang dan pergi tanpa kontribusi nyata,” tegasnya.
LSM PAKAR juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi penyimpangan lainnya, serta menyatakan siap mengawal isu ini hingga tuntas.
“Kami berdiri bersama rakyat. Pemerintahan harus diawasi, agar tidak jadi alat pemuas pribadi di atas penderitaan masyarakat,” tutup Tenriwara.
Lp: Galang