Pare-Pare || DaftarHitamNews.id —Program Koperasi Merah Putih yang seharusnya menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat, kini disorot tajam oleh publik di Kota Parepare. Pasalnya, koperasi yang dibiayai oleh negara ini dinilai mulai disusupi kepentingan politik kepala daerah. Selasa 3/6/25.
Kritik paling tajam datang dari masyarakat yang menyuarakan kegelisahannya melalui grup Facebook Parepare Independent.
“Itu kepala daerah seharusnya pikir bagaimana cara APBN/APBD Parepare meningkat. Mumpung ada dua anggota dewan pusat orang Parepare, kenapa bukan itu yang dimanfaatkan?”
“Hal-hal receh tingkat kelurahan ko pi urus, tidak menghasilkan apa-apa untuk Parepare. Mauko lagi jadikan tim sukses jadi RT/RW, lalu pengurus Koperasi Merah Putih? Tidak berbobot itu kebijakanmu.”
Warga menduga pengurus koperasi yang dipilih bukan karena kapabilitas, tetapi karena kedekatan dengan penguasa daerah. Ini menjadi sinyal kuat bahwa koperasi hanya dijadikan alat politik menjelang kontestasi lokal.
Menanggapi keresahan publik tersebut, LSI (Laskar Indonesia) sebagai organisasi pengawas sosial menyatakan keprihatinan mendalam. Dalam keterangan resminya, LSI menyebut bahwa Koperasi Merah Putih seharusnya menjadi ruang profesional, bukan tempat menampung loyalis politik.
“Kami menyoroti indikasi politisasi koperasi. Ini bukan tempat parkir tim sukses. Jika dibiarkan, bisa berdampak pada kerugian negara dan pengkhianatan terhadap semangat pemberdayaan rakyat,” tulis LSI dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, LSI menyatakan akan mengawal program ini dengan serius dan mendorong transparansi serta audit jika ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang.
Koperasi Merah Putih, berbeda dari koperasi tradisional ala Bung Hatta yang tumbuh dari kontribusi anggota, justru dibiayai oleh negara. Ini menjadikan pengelolaannya harus lebih profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.
Jika disalahgunakan, potensi penyimpangan dana dan kerugian negara sangat besar. Masyarakat Parepare menuntut agar kepala daerah fokus pada pembangunan yang berdampak besar, seperti peningkatan investasi, perluasan APBD, serta sinergi dengan perwakilan pusat, bukan terjebak dalam manuver politik sempit di tingkat kelurahan.
“Jadi pemimpin jangan anti kritik. Ambil baiknya, buang buruknya!” ujar salah satu warga yang mendapat dUKUNGAN LUAS DI MEDIA SOSIAL.
Lp: Galang