Makassar || DaftarHitamNews.Id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menggelar mutasi jabatan besar-besaran. Dalam surat keputusan mutasi tertanggal 23 Juni 2025, sebanyak 702 personel mulai dari Perwira Tinggi, Perwira Menengah, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami perubahan jabatan maupun status kedinasan. Selasa,25/06/25.
Mutasi ini digadang-gadang sebagai bentuk “penyegaran organisasi” dan “pengembangan karier”. Namun seperti biasanya, bagi publik, istilah-istilah itu tetap terdengar normatif dan kadang jauh dari harapan nyata atas perbaikan layanan di lapangan.
Dari total personel yang dimutasi, 534 orang mendapat promosi jabatan atau perpindahan setara (flat), dengan rincian sebagai berikut:
Irjen Pol (IB): 5 personel
Brigjen Pol (IIA): 7 personel
Kombes Pol (IIB): 321 personel
IIB1: 57
IIB2: 109
IIB3: 154
Analis Kebijakan: 1
Kapolrestabes/ta/metro: 15
AKBP Mantap (IIIA1): 89
Kapolres (IIIA2): 74
Tak hanya dominasi laki-laki, mutasi kali ini juga menampilkan 23 Polwan di posisi strategis. Tiga di antaranya menjabat sebagai Kapolres, yaitu:
AKBP Dewiana Syamsu Indyasari , Kapolres Sragen, Polda Jateng
AKBP Marieta Dwi Ardhini ,Kapolres Sumbawa, Polda NTB
AKBP Devi Ariantari , Kapolres Landak, Polda Kalbar
Langkah ini disambut positif, meskipun bagi sebagian kalangan, promosi Polwan kerap dijadikan highlight seremonial belaka padahal tantangan nyata di lapangan justru masih dimonopoli oleh pola lama dalam struktur komando.
Selain promosi, mutasi juga mencakup:
Gassus (penugasan khusus): 83 personel
Selesai Gassus: 6
Pengukuhan Jabatan: 12
Pensiun: 61
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa mutasi adalah bentuk regenerasi dan peningkatan responsivitas organisasi.
“Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa penempatan Polwan di jabatan Kapolres merupakan bagian dari dorongan kesetaraan gender.
Namun, sebagaimana diketahui publik, yang lebih dibutuhkan saat ini bukan sekadar penyegaran nama dan jabatan, tapi penyegaran integritas dan keberanian dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan sesuatu yang sering kali tak ikut termutasi bersama pergeseran posisi.
Di tengah sorotan terhadap kinerja Polri dalam menangani laporan masyarakat, konflik agraria, hingga perlakuan terhadap aktivis dan jurnalis, publik tentu berharap mutasi ini bukan hanya rotasi kursi, melainkan langkah nyata memperbaiki kultur kerja dan membangun kembali kepercayaan publik yang telah lama retak.
Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM dan struktur organisasi. Tentu, publik kini menunggu — apakah komitmen itu akan dirasakan nyata, atau kembali menjadi sekadar kalimat dalam press release?
Lp: Galang