Parepare || Daftar Hitam News.Id — Fenomena alih fungsi Lapangan Andi Makkasau semakin menuai kritik keras. Ruang publik yang semula menjadi arena olahraga, ruang sosial, sekaligus titik kumpul masyarakat kini berubah menjadi lokasi event komersial.
Ketua LSM PAKAR, Tenri Wara, menegaskan bahwa kondisi ini sudah masuk tahap mengkhawatirkan.
“Lapangan Andi Makkasau bukan lagi milik bersama. Ia telah beralih menjadi panggung tontonan kekuasaan, di mana pemerintah kota bertindak sebagai kurator kepentingan. Yang dikorbankan adalah hak dasar masyarakat: ruang bermain anak, olahraga, dan interaksi sosial,” tegasnya.
Menurut Tenri Wara, yang terjadi bukan sekadar pro-kontra biasa, melainkan perebutan kuasa atas ruang publik.
“Pemkot seharusnya menjadi penjaga kepentingan umum. Namun faktanya, pemerintah justru mempolitisasi ruang demi legitimasi dan akumulasi ekonomi sempit,” ujarnya.
Event UMKM yang digelar di lapangan tersebut disebutnya hanya instrumen politik. “Itu bukan kebijakan netral. Ia hanyalah narasi pembangunan artifisial, sementara dampak nyatanya sudah dirasakan warga: konflik horizontal, kecemburuan sosial, hilangnya kepercayaan pada pemerintah, hingga turunnya kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
LSM PAKAR menilai alih fungsi Lapangan Andi Makkasau adalah bentuk privatisasi dan komodifikasi ruang publik. Bukan sekadar salah langkah, melainkan skema politik yang disengaja untuk mengakumulasi kapital dan legitimasi kekuasaan.
Kasus ini disebut sebagai bentuk necropolitik tata ruang di mana pemerintah perlahan “mematikan” ruang hidup masyarakat demi menghidupkan kepentingan modal. Ruang demokratis rakyat justru dikonversi menjadi panggung pertunjukan citra semu pemerintah.
Event-event UMKM dinilai berfungsi sebagai:
1. Alat Legitimasi menciptakan ilusi kepedulian pada UMKM tanpa perencanaan berkelanjutan.
2. Mesin Akumulasi memberi keuntungan bagi pihak dekat kekuasaan, dengan mengorbankan akses publik.
3. Strategi Depolitisasi menghapus potensi lapangan sebagai ruang masyarakat menyuarakan aspirasi.
“Ini puncak gunung es dari ketiadaan visi tata kota yang berdaulat dan pro-rakyat. Pemkot Parepare telah terjebak dalam urban neoliberalism ketika logika pasar mengalahkan nilai keadilan sosial,” pungkas Tenri Wara.
Lp: Galang