Makassar || Daftar Hitam News.Id — Suara publik menuntut Kapolrestabes Makassar segera dievaluasi bahkan dicopot dari jabatannya semakin lantang. Desakan ini muncul seiring maraknya aksi kriminal, bentrokan lorong, hingga insiden besar seperti pembakaran Gedung DPRD Sulsel yang menandai rapuhnya keamanan di Kota Daeng.
“Rasa aman adalah hak konstitusional. Reformasi kepolisian harus nyata, agar keamanan dan keadilan kembali hadir di Makassar. Jika ini gagal, maka Kapolrestabes tidak layak lagi dipertahankan,” tegas aktivis Iwan Mazkrib, Jumat (27/9/2025).
Rangkaian Insiden Mengguncang Makassar
Kinerja Polrestabes Makassar kembali menjadi sorotan setelah berbagai kejadian:
Bentrokan lorong di Tallo, Pannampu, Layang, hingga Pontiku yang berulang tanpa solusi.
Maraknya begal dan kejahatan jalanan yang menimbulkan korban dan keresahan warga.
Pembakaran kantor DPRD Sulsel dalam unjuk rasa yang tidak terkendali.
Kerusuhan konser musik yang berujung kerusakan fasilitas publik.
Sejumlah pengamat menilai, rangkaian insiden tersebut membuktikan lemahnya deteksi dini konflik dan strategi pengamanan oleh aparat kepolisian.
Di tengah derasnya kritik, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, menyatakan dalam beberapa forum bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah perbaikan:
Menggelar Ngopi Kamtibmas untuk menampung aspirasi warga.
Melakukan Safari Subuh sebagai pendekatan religius membangun kedekatan dengan masyarakat.
Koordinasi dengan TNI dan ormas pasca-pembakaran Gedung DPRD Sulsel guna menjaga kondusifitas kota.
Mengapresiasi peran pers dalam mengawasi serta mempercepat klarifikasi kasus viral.
Namun, langkah-langkah tersebut dinilai publik masih sebatas reaktif dan belum menyentuh persoalan mendasar terkait lemahnya keamanan di Makassar.
Redaksi Daftar Hitam News.Id telah berupaya meminta tanggapan resmi Kapolrestabes Makassar terkait desakan mundur ini, termasuk mengirimkan rujukan pemberitaan media nasional iNews, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban resmi yang diberikan.
Aktivis HMI ini sepakat bahwa Kapolri harus segera turun tangan. Evaluasi kinerja Kapolrestabes Makassar dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Jika rasa aman hilang, legitimasi polisi runtuh. Kapolrestabes harus dievaluasi, bahkan dicopot, agar ada perbaikan nyata,” tegas Iwan.