Makassar || Daftar Hitam News.Id — Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun menyerukan kepada publik agar bersatu menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Dharma melalui video yang beredar luas di media sosial dan menuai perhatian publik.
Program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai Dharma bukan sebagai kebutuhan mendesak rakyat, melainkan proyek beranggaran jumbo yang berpotensi menjadi ladang penyimpangan keuangan negara.
Dalam potongan video yang diunggah akun X @kenhans03 dan dikutip Selasa (7/10/2025), Dharma secara tegas meminta agar program tersebut dihentikan.
“Kalau ditanya pendapat saya soal Makan Bergizi Gratis, hentikan saja. Jangan menghambur-hamburkan anggaran. Di situ rawan manipulasi data dalam penggunaan dana,” ujar Dharma.
Ia bahkan menilai lembaga pelaksana MBG tidak memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, program ini justru membuka ruang bagi praktik korupsi yang sistematis.
“Yang menikmati ya para koruptor,” katanya singkat.
Lebih jauh, Dharma menuding MBG sengaja dipaksakan agar menjadi alasan administratif pencairan dana negara.
“Program ini dibuat supaya uang bisa keluar. Karena kalau tidak ada program, uang tidak bisa dicairkan,” ujarnya.
Ia juga menolak klaim bahwa MBG merupakan solusi kemiskinan dan stunting. Menurutnya, pendekatan tersebut keliru karena tidak menyentuh akar persoalan.
“Yang seharusnya dibereskan itu kemiskinannya. Kalau rakyat tidak miskin, makanan bergizi akan menjadi pilihan alami,” tegasnya.
Sikap kritis Dharma Pongrekun tersebut mendapat dukungan dari LSM PAKAR. Melalui pernyataan resminya, Tenriwara menilai apa yang disampaikan Dharma merupakan peringatan serius yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah.
Menurut Tenriwara, sejak awal program MBG memang sarat persoalan, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan anggaran.
“Apa yang disampaikan Pak Dharma itu sangat relevan. MBG berisiko tinggi menjadi ladang korupsi jika tidak diawasi secara ketat. Apalagi anggarannya sangat besar dan menyentuh banyak pihak,” ujar Tenriwara.
Ia menilai, dalih peningkatan gizi dan penurunan stunting tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menjalankan program tanpa evaluasi mendalam.
“Kalau negara serius ingin menekan kemiskinan dan stunting, maka yang dibenahi adalah sistem ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bukan sekadar membagi makanan, tapi membiarkan kemiskinan tetap ada,” tegasnya.
Tenriwara juga mendesak agar pemerintah membuka secara transparan seluruh skema anggaran, mitra pelaksana, serta mekanisme pengawasan MBG kepada publik.
“Jika pemerintah tidak mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas, maka desakan untuk menghentikan MBG seperti yang disampaikan Komjen Purn Dharma Pongrekun menjadi sangat masuk akal,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menambah panjang daftar kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Sejumlah pihak kini mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan audit menyeluruh agar program tersebut tidak berubah menjadi beban keuangan negara dan sarang praktik korupsi.
Redaksi :daftarhitamnews.id
Editor : Galang
Sumber Berita: Medsos