Makassar || DaftarHitamNews.id — Kebebasan pers kembali diuji. Seorang pria yang mengaku sebagai anggota polisi menghubungi Heri, jurnalis Beritasulsel.com—jaringan media nasional Beritasatu.com, dan meminta dengan nada perintah agar berita terkait rokok ilegal merek King Garet dihapus dari publikasi.
Peristiwa ini terjadi pada Selasa, 17 Juni 2025, sehari setelah artikel investigatif itu tayang. Dalam percakapan via sambungan telepon, pria tersebut mengaku bernama Andi dan menyatakan permintaan take down berita berasal dari tekanan pimpinan.
“Itu kalau bisa di-take down, ya. Bagaimanapun caranya. Ini sudah atensi, Pak Dir sudah nelpon saya,” ujar pria tersebut dalam rekaman suara yang dikantongi redaksi.
Tak hanya meminta penghapusan, pria itu juga melontarkan ancaman akan memanggil Heri ke Makassar untuk diperiksa jika berita tidak diturunkan. Ia bahkan mengklaim saat ini berada di Jakarta dan siap memfasilitasi pemanggilan itu.
“Nanti kalau diundang kamu hadir ya,” lanjutnya.
Artikel yang diminta dihapus berjudul: “Rokok Ilegal King Garet Diduga Mengandung Zat Aneh: Hisap Sebatang, Pikiran Melayang.”
Dalam berita itu, jurnalis mewawancarai seorang warga bernama H. Ady Purmadi, yang mengaku mengalami efek aneh setelah mengisap rokok tersebut. Ia merasa seperti ketagihan dan mengalami halusinasi ringan, memunculkan dugaan adanya zat tertentu dalam produk ilegal tersebut.
Permintaan penghapusan berita oleh oknum yang mengaku aparat penegak hukum ini memunculkan pertanyaan besar: benarkah ada tekanan dari institusi? Atau justru ini bagian dari upaya melindungi aktor di balik distribusi rokok ilegal?
Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers dari segala bentuk tekanan. Jika benar dilakukan oleh anggota kepolisian, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai intimidasi terhadap jurnalis dan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan pers.
Redaksi DaftarHitamNews.id mendorong Dewan Pers, Komnas HAM, hingga organisasi profesi wartawan untuk segera memantau kasus ini. Negara tidak boleh kalah oleh tekanan informal yang berpotensi membungkam suara kritis, terutama jika menyangkut isu kesehatan publik dan distribusi barang ilegal.
Lp: Galang