Gowa || Daftar Hitam News.id — Proyek rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana di SMAS Muhammadiyah Lempangang, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, menuai sorotan. Program revitalisasi sekolah menengah atas senilai Rp 1.196.461.000 dari APBN Tahun Anggaran 2025 itu diduga tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku, terutama terkait keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
Berdasarkan aturan P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan), posisi Ketua P2SP seharusnya tidak boleh dijabat langsung oleh kepala sekolah, melainkan dipilih dari unsur komite sekolah, tokoh masyarakat, atau perwakilan guru, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas. Kepala sekolah hanya bertindak sebagai penanggung jawab administrasi, bukan sebagai pelaksana tunggal.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang laboratorium, ruang UKS, serta ruang administrasi ini minim melibatkan unsur masyarakat sekitar. Informasi yang dihimpun tim investigasi Daftar Hitam News.id, kegiatan justru lebih dominan dikelola oleh pihak tertentu yang ditunjuk langsung tanpa melibatkan komite maupun masyarakat sekitar sekolah. Hal ini membuka peluang lemahnya pengawasan serta potensi penyimpangan penggunaan anggaran.
Dalam papan proyek disebutkan bahwa pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan berlangsung selama 120 hari kalender terhitung sejak 8 September 2025, dengan sumber dana dari APBN. Akan tetapi, pemantauan tim investigasi menemukan adanya dugaan penggunaan material yang tidak sesuai standar teknis.
Selain dugaan penggunaan baja ringan kanal C dengan kualitas di bawah standar (0,75 × 0,75 × 6, tebal 0,65 mm, coating minimum AZ 100 kode 8399, kuat tarik 550 mpa), juga ditemukan bahwa rangka kusen dan penggunaan kayu di lokasi proyek memakai kayu kelas III. Padahal, untuk konstruksi bangunan pendidikan yang membutuhkan daya tahan tinggi, seharusnya menggunakan kayu kelas I atau II agar lebih kokoh dan awet.
Penggunaan material di bawah standar ini dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas bangunan, sehingga rawan kerusakan dalam jangka waktu singkat dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa maupun tenaga pendidik.
Minimnya peran masyarakat dalam pengelolaan pembangunan ini bertolak belakang dengan prinsip dasar P2SP, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalitas. Program revitalisasi yang sejatinya bertujuan meningkatkan mutu sarana pendidikan justru berpotensi melahirkan bangunan berkualitas rendah akibat lemahnya pengawasan.
Presiden Toddopuli Indonesia Bersatu (TIB), Syafriadi Djaenaf Daeng Mangka, menilai bahwa praktik seperti ini berbahaya bagi keberlangsungan program pembangunan.
“Ketika masyarakat dan komite sekolah tidak dilibatkan, potensi penyalahgunaan dana semakin besar. Ujungnya, anak-anak yang menjadi korban karena sarana pendidikan tidak sesuai standar,” ungkap salah satu LSM ini Gowa saat dimintai tanggapan. Jum’at 3 Oktober 2025.
Sejumlah pihak mendesak agar instansi terkait, termasuk Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH), segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini. Transparansi anggaran dan kesesuaian spesifikasi konstruksi harus dibuka ke publik agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya praktik manipulasi.
Revitalisasi sekolah seharusnya menjadi langkah maju meningkatkan mutu pendidikan, bukan malah menjadi ladang proyek yang meninggalkan persoalan.
Sebagai media yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme berimbang, Daftar Hitam News.id membuka ruang hak klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dalam pemberitaan ini, baik pihak sekolah, panitia P2SP, maupun instansi terkait lainnya. Hak jawab dan klarifikasi akan kami muat secara proporsional sesuai ketentuan UU Pers demi menjaga objektivitas pemberitaan.
Daftar Hitam News.id akan terus mengawal perkembangan proyek SMAS Muhammadiyah Lempangang ini, guna memastikan setiap rupiah dari uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.
Lp: Galang