Sulbar-Mamasa ||Daftar Hitam News.Id – Ketua Umum Forum Pemerhati Pembangunan Mamasa (FPPM), Ahyar, menuntut Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar) untuk segera mengusut tuntas skandal dugaan penggelapan anggaran pembebasan lahan pasar Mamasa.
Anggaran tersebut merupakan bantuan dari Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mamasa beberapa tahun lalu. Dana itu seharusnya digunakan untuk membebaskan lahan pasar yang menjadi harapan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerah. Namun hingga kini, penggunaan anggaran tersebut tak jelas, memunculkan dugaan kuat adanya permainan kotor oleh oknum di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.
“Kami menduga kuat bahwa penggelapan dana ini melibatkan pemerintah kabupaten Mamasa sendiri, yakni mantan Pj. Bupati Mamasa (Pak Zain) dan Sekda Kabupaten Mamasa. Ini jelas pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat!” tegas Ahyar.
Indikasi Keterlibatan BRI Cabang Mamasa
Tak hanya itu, skandal ini semakin menyeruak dengan munculnya dugaan keterlibatan Bank BRI Cabang Mamasa. Lembaga keuangan tersebut diduga memalsukan tanda tangan dan melakukan penggandaan buku tabungan tanpa sepengetahuan pemilik lahan, Zainal Tayeb (Jenol). Jika dugaan ini terbukti, maka ini adalah bentuk konspirasi kejahatan yang tak bisa dibiarkan.
“Kami melihat ada indikasi permainan kotor antara pihak bank dan oknum pemerintah dalam penggelapan dana ini. Ini bukan sekadar kasus kecil, ini sudah masuk kategori mega skandal yang merugikan rakyat Mamasa!” ujar Ahyar dengan geram.
Defisit Rp123 Miliar, Bukti Bobroknya Pemerintahan Mamasa
Dugaan penggelapan ini makin memperparah penderitaan masyarakat Mamasa yang sudah terbebani dengan defisit anggaran daerah yang mencapai Rp123 miliar. Defisit ini diduga merupakan dampak dari maraknya praktik korupsi dan kebobrokan tata kelola pemerintahan Kabupaten Mamasa selama ini.
“Rakyat Mamasa sudah cukup menderita! Kami tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat dikorupsi oleh para pejabat rakus dan bank yang bersekongkol. Kejati Sulbar harus segera bertindak!” seru Ahyar.
FPPM Siap Turun Ke Jalan!
FPPM Mamasa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini dan tak segan untuk turun ke jalan jika Kejati Sulbar tidak segera bertindak. Aksi demonstrasi besar-besaran telah disiapkan dengan tuntutan utama:
1. Periksa dan adili mantan Pj. Bupati Mamasa (Pak Zain) serta pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penggelapan dana pembebasan lahan pasar Mamasa!
2. Usut tuntas dugaan keterlibatan BRI Cabang Mamasa dalam pemalsuan tanda tangan dan penggandaan buku tabungan!
3. Bongkar jaringan mafia anggaran di Kabupaten Mamasa yang menyebabkan defisit Rp123 miliar!
Jika Kejati Sulbar tidak segera mengambil langkah hukum, maka jangan salahkan rakyat Mamasa jika mereka turun ke jalan untuk menuntut keadilan!
Lp:Galang