Makassar || Daftar Hitam News.Id — Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kembali melakukan rotasi jabatan strategis di lingkungan Polda Sulsel. Pergantian ini ditandai dengan upacara serah terima jabatan (Sertijab) Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) dan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) yang digelar di Lobby Lt.1 Mapolda Sulsel, Jumat (20/02/2026).
Jabatan Dirreskrimsus yang sebelumnya diemban Kombes Pol. Dedi Supriyadi, S.I.K., kini dipercayakan kepada Kombes Pol. Dr. Andri Ananta Yudhistira, S.I.K., M.H. Dedi Supriyadi mendapat penugasan baru sebagai Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri.
Sementara itu, posisi Dirresnarkoba yang sebelumnya dijabat Kombes Pol. M. Eka Fathurrahman, S.H., S.I.K., kini diisi oleh Kombes Pol. Sugeng Sudarso, S.I.K., S.H., M.M. M. Eka Fathurrahman dipromosikan sebagai Kabagbin PPNS Rokwass PPNS Bareskrim Polri.
Upacara tersebut dipimpin langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi Polri serta bagian dari pembinaan karier.
Namun, di balik seremoni dan narasi pembinaan tersebut, publik menaruh harapan sekaligus pertanyaan besar: apakah pergantian ini akan berdampak nyata terhadap kinerja penegakan hukum di Sulawesi Selatan?
Direktorat Reserse Kriminal Khusus menghadapi tantangan serius, mulai dari penanganan kasus korupsi, kejahatan siber, hingga tindak pidana ekonomi yang kerap menjadi sorotan masyarakat. Di sisi lain, Direktorat Reserse Narkoba juga bergulat dengan persoalan peredaran narkotika yang dinilai masih masif di sejumlah wilayah.
Rotasi pejabat memang menjadi mekanisme rutin dalam tubuh Polri. Namun efektivitasnya selalu diukur dari hasil konkret di lapangan, bukan sekadar pergantian nama di papan jabatan. Publik berharap kepemimpinan baru membawa terobosan, mempercepat penyelesaian perkara, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Momentum pergantian ini semestinya menjadi titik evaluasi menyeluruh atas capaian sebelumnya. Apakah ada lonjakan pengungkapan kasus besar? Apakah pemberantasan narkoba menunjukkan tren penurunan signifikan? Ataukah rotasi hanya menjadi siklus administratif tahunan?
Kini, sorotan tertuju pada langkah awal para pejabat baru. Di tengah meningkatnya ekspektasi terhadap profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum, pergantian ini tidak boleh berhenti pada formalitas organisasi.
Ganti jenderal memang berarti ganti kepemimpinan. Namun bagi masyarakat, yang jauh lebih penting adalah: apakah ganti pula hasil dan keberanian dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Redaksi : daftarhitamnews.id
Editor : Galang