Makassar || Daftar Hitam News.Id — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan muncul setelah adanya perbedaan signifikan antara estimasi standar anggaran makanan dan nilai makanan yang diterima siswa selama bulan Ramadhan.
Program MBG sendiri merupakan program nasional yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional, dengan pedoman gizi mengacu pada standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Berdasarkan skema anggaran yang beredar di masyarakat, pagu per porsi disebut sebesar Rp15.000, dengan asumsi sekitar Rp5.000 dialokasikan untuk operasional (tenaga kerja, gas, listrik, distribusi, dan perawatan alat), sehingga tersisa Rp10.000 untuk bahan makanan.
Namun, selama Ramadhan, menu yang disajikan diperkirakan memiliki nilai bahan lebih rendah:
SMA–SMK:
1 potong ayam kukus/goreng
1 ubi jalar
1 pisang
Tanpa air minum
Estimasi nilai bahan: sekitar Rp7.000–Rp8.000.
SD–SMP:
1 roti
1 bungkus kacang kecil
4 butir kurma
Estimasi nilai bahan: sekitar Rp4.500–Rp5.000.
Jika dibandingkan dengan asumsi Rp10.000 bahan makanan per porsi, terdapat selisih:
Sekitar Rp2.000 pada jenjang SMA–SMK
Sekitar Rp5.000 pada jenjang SD–SMP
Selisih tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat:
- Apakah Rp10.000 memang sepenuhnya dialokasikan untuk bahan makanan?
- Apakah ada penyesuaian khusus selama Ramadhan yang tertuang dalam petunjuk teknis?
- Apakah selisih tersebut dialihkan untuk komponen lain dalam struktur biaya?
Secara prinsip pengelolaan anggaran negara, dana MBG yang bersumber dari APBN harus memiliki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib membuat laporan penggunaan anggaran, termasuk:
- Rincian belanja bahan makanan
- Biaya operasional
- Jumlah penerima manfaat
- Dokumentasi distribusi
Laporan tersebut biasanya diaudit secara berjenjang oleh pengawas internal dan eksternal.
Secara teoritis, setiap program berskala besar berpotensi menghadapi risiko penyimpangan apabila tidak disertai:
- Transparansi anggaran
- Publikasi rincian biaya per porsi
- Pengawasan independen
- Mekanisme pengaduan masyarakat
Selisih antara standar anggaran dan nilai riil makanan yang diterima dapat menimbulkan persepsi publik mengenai potensi ketidaksesuaian. Namun, perlu ditegaskan bahwa selisih tersebut belum tentu berarti penyelewengan, karena bisa saja terdapat komponen biaya lain yang tidak terlihat langsung di porsi makanan.
Lembaga swadaya masyarakat LSM PAKAR menyatakan akan menyoroti perbedaan nilai estimasi bahan makanan tersebut.
Ketua Umum LSM PAKAR, Tenriwara Mengatakan yang perlu diperjelas adalah:
- Apakah ada revisi juknis khusus selama Ramadhan?
- Apakah Rp10.000 benar-benar full untuk bahan makanan?
- Bagaimana format laporan pertanggungjawaban setiap dapur di Makassar?
Tenri mendorong agar pemerintah daerah dan pelaksana program membuka rincian biaya secara transparan untuk mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan publik.
Dari sisi gizi, menu Ramadhan diperkirakan menghasilkan:
- SMA–SMK: ±400–450 kkal (di bawah target 650–750 kkal)
- SD–SMP: ±300–350 kkal (di bawah target 450–550 kkal)
Artinya, secara kandungan energi dan protein, menu Ramadhan berpotensi belum memenuhi target sepertiga kebutuhan harian siswa.
Kesimpulannya:
- Secara anggaran, terdapat selisih antara estimasi Rp10.000 bahan makanan dan nilai riil menu Ramadhan.
- Secara gizi, porsi Ramadhan cenderung lebih rendah dibanding menu reguler sebelum Ramadhan.
- Transparansi laporan penggunaan anggaran menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan publik.
- Pengawasan masyarakat dan lembaga independen penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Program MBG memiliki misi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, akuntabilitas dan konsistensi terhadap standar gizi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan”.Tutup Ketua LSM ini
Redaksi :daftarhitamnews.id
Editor: Galang