Makassar || Daftar Hitam News.Id — Pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) selama bulan suci Ramadhan di sejumlah sekolah menjadi sorotan publik. Variasi menu yang diterima siswa tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK dinilai tidak sebanding dengan anggaran Rp15 ribu per porsi sebagaimana yang telah ditetapkan.
Variasi Menu di Lapangan
Berdasarkan laporan yang dihimpun, untuk tingkat SMA/SMK, terdapat sekolah yang hanya memberikan:
- Ayam 1/8 potong
- 1 buah pisang raja
- Sepotong Jagung Rebus
- 1 air minum gelas kemasan
Sementara di tingkat SD/SMP, menu yang diberikan antara lain:
- 1 roti kecil
- 2 buah pisang susu
- 3 butir kurma atau anggur hijau
- 1 air minum gelas kemasan
Jika dihitung berdasarkan harga bahan pokok skala besar selama Ramadhan (dengan asumsi kenaikan 5–15 persen), estimasi biaya kedua paket tersebut berada di kisaran Rp5.500 hingga Rp10.000 per porsi.
Angka tersebut dinilai masih jauh dari pagu Rp15 ribu yang seharusnya dapat menghadirkan menu lebih lengkap dan seimbang.
Ketua LSM PAKAR menyampaikan keprihatinan atas fenomena tersebut dan mendesak aparat pengawasan untuk bertindak.
“Kami meminta kepada Inspektorat maupun lembaga yang berwenang untuk segera memanggil seluruh pelaku dan pengelola MBG. Jika benar terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan, maka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.”
Ia menegaskan bahwa anggaran MBG bersumber dari keuangan negara dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Ini bukan anggaran pribadi, bukan dari kantong kepala negara. Ini uang rakyat yang dialokasikan untuk kepentingan anak-anak. Setiap rupiah harus jelas penggunaannya.”
LSM PAKAR juga mendorong keterbukaan informasi terkait rincian anggaran, standar menu, serta daftar penyedia atau rekanan program.
Salah satu orang tua siswa tingkat SMP yang enggan disebutkan namanya mengaku terkejut saat mengetahui isi paket berbuka yang diterima anaknya.
“Kami bersyukur ada program makan, tapi kalau anggarannya Rp15 ribu, seharusnya anak-anak bisa dapat makanan yang lebih lengkap. Jangan sampai hak anak dikurangi. Kami hanya ingin transparansi.”
Menurutnya, selama berpuasa anak tetap membutuhkan asupan yang cukup agar tidak lemas saat belajar keesokan harinya.
Secara hukum, apabila benar terjadi ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi di lapangan, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian:
Asas Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara
Pengelolaan anggaran negara wajib memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Ketidaksesuaian penggunaan dana dapat masuk dalam ranah pelanggaran administrasi hingga pidana, tergantung pada hasil audit.
Jika terdapat unsur kesengajaan dalam pengurangan kualitas atau kuantitas menu yang tidak sesuai dengan nilai kontrak atau pagu anggaran, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam jabatan.
Apabila audit menemukan adanya selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan kerugian negara, maka dapat berimplikasi pada proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tindak pidana korupsi.
Jika program MBG dilaksanakan melalui pihak ketiga/rekanan, maka spesifikasi menu dan nilai kontrak menjadi dasar hukum.
Penyimpangan dari spesifikasi dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Namun demikian, penetapan ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap harus melalui proses audit resmi oleh Inspektorat atau aparat pengawas internal pemerintah sebelum melangkah ke ranah penegakan hukum.
Ramadhan seharusnya menjadi momentum memperkuat kepedulian terhadap gizi anak, bukan justru memunculkan polemik pengelolaan anggaran.
Dengan pagu Rp15 ribu per porsi, banyak pihak menilai masih sangat memungkinkan menghadirkan menu lebih seimbang, meski tanpa nasi, dengan tetap menyediakan sumber karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air minum.
LSM PAKAR menyatakan akan terus memantau pelaksanaan MBG dan siap menyampaikan laporan resmi apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan data dan bukti yang sah.
Publik kini menanti langkah konkret aparat pengawasan guna memastikan bahwa anggaran negara benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang layak dan berkualitas.
Redaksi :daftarhitamnews.Id
Editor : Galang
Sumber Berita:Temuan di beberapa Sekolah SD-SMP/SMA-SMK