Senin, September 1, 2025
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Pemblokiran LIVE TikTok Saat Demo Tuai Kecaman, Najwa Shihab: “Kamera Publik Harusnya Jadi Cermin, Bukan Dihindari”

Makassar || Daftar Hitam News.Id — Kebijakan pemerintah bersama pihak TikTok yang melakukan pemblokiran sementara fitur LIVE TikTok di tengah gelombang unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah Indonesia, menuai kritik pedas dari beragam elemen masyarakat, termasuk kalangan aktivis, LSM, hingga jurnalis senior Najwa Shihab.

Dalam akun TikTok pribadinya, @Najwashihab, presenter berita sekaligus pendiri Narasi ini melontarkan kritik menohok terhadap keputusan pemerintah yang dianggap berlebihan dalam membatasi ruang ekspresi publik.

“Yang hari ini lagi rame, dimana polisi bilang nggak boleh Live TikTok pada saat demo,” ucap Najwa disambut gelak tawa para peserta dalam sebuah acara mentoring yang ia hadiri.

Najwa mengakui, ada kekhawatiran logis ketika pelajar ikut-ikutan turun ke jalan hanya karena iming-iming hadiah atau konten viral di TikTok. Dalam kondisi itu, anak-anak memang rawan dimanfaatkan sebagai massa instan dan berpotensi menjadi korban dalam kerusuhan. Namun, menurutnya, membatasi publik untuk melakukan siaran langsung justru berpotensi menghapus ruang pengawasan terhadap aparat.

“Perlindungan kepada anak itu memang perlu. Menjaga ketertiban juga sangat penting. Tapi mari jujur, ketika publik merekam dan menyiarkan secara live, itu cara paling ampuh untuk memastikan tidak adanya kesewenang-wenangan aparat. Banyak kasus kekerasan oleh aparat yang terbongkar karena ada rekaman HP dari masyarakat,” tegasnya.

Najwa menekankan, dalam negara demokrasi, demonstrasi tidak hanya soal orasi di jalan. Lebih dari itu, ia adalah ujian bagaimana negara memperlakukan warganya secara adil dan manusiawi. Kamera publik, menurutnya, seharusnya menjadi cermin bagi aparat, bukan malah dihindari dengan dalih menjaga ketertiban.

Kritik Najwa menambah panjang daftar penolakan terhadap kebijakan pemblokiran LIVE TikTok. Banyak pihak menilai langkah ini bukan hanya membungkam hak warga untuk bersuara, tetapi juga berpotensi menutup akses masyarakat dalam memperoleh informasi yang jernih terkait situasi di lapangan.

Lp: Galang

Kategori Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

error: Konten dilindungi!!