Parepare || DaftarHitamNews.id – Di tengah hiruk pikuk agenda birokrasi yang kerap terjebak pada rutinitas administratif, langkah inovatif ditunjukkan Kepala Lapas Kelas IIA Parepare, Marten, Bc.IP., S.H., M.H. Ia tak menunggu sistem berjalan sendiri, tetapi memilih turun tangan langsung memastikan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Senin (21/07), Kalapas Marten menyambangi Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, S.E., M.H., di Kantor Wali Kota, dalam rangka mengonsolidasikan pelaksanaan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 yang jatuh pada 17 Agustus 2025.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang menyerukan sinergi lintas sektor dari pusat hingga ke kepala daerah demi pelaksanaan kebijakan remisi yang adil, tertib, dan manusiawi.
Dalam pertemuan itu, Kalapas Parepare tak hanya berbicara angka atau administratif semata. Ia menekankan pentingnya mengembalikan roh sistem pemasyarakatan sebagai ruang pembinaan, bukan sekadar tempat hukuman.
Berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang selama ini dilaksanakan di Lapas Parepare pun dipaparkan, mulai dari pelatihan keterampilan, pendidikan, hingga kegiatan keagamaan dan sosial. Semuanya diarahkan untuk mencetak narapidana yang siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh, produktif, dan berdaya.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap proses remisi dilakukan secara adil, proporsional, dan menghargai hak asasi para Warga Binaan, tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat,” ujar Kalapas Marten.
Respons Wali Kota Parepare pun tak kalah positif. Ia menyambut baik koordinasi tersebut dan menyatakan komitmen pemerintah kota untuk mendukung penuh pelaksanaan remisi, sekaligus mengapresiasi konsistensi Lapas Parepare dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan inklusif.
“Ini bukan sekadar soal pengurangan hukuman. Ini tentang mengembalikan masa depan, membangun harapan, dan menciptakan ruang rehabilitasi yang nyata,” ucap Wali Kota.
Koordinasi ini menjadi bukti bahwa sinergi vertikal-horisontal antarlembaga bisa terwujud jika dipimpin oleh pemangku kebijakan yang progresif dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermartabat.
Di tengah sorotan negatif terhadap berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia—mulai dari overkapasitas hingga penyimpangan layanan—apa yang dilakukan Kalapas Parepare patut dicatat dan diapresiasi.
Bukan karena spektakuler, tetapi karena sederhana: kerja nyata, tanpa gaduh, demi kemanusiaan.
Laporan: Galang