Pare-pare || Daftar Hitam News.Id — Satu tahun kepemimpinan Tasming Hamid dan Hermanto di Parepare diwarnai rilis capaian statistik yang terlihat positif. Angka kemiskinan disebut turun, IPM meningkat, dan pengangguran sedikit menyusut. Namun dalam perspektif kebijakan publik, grafik yang membaik belum otomatis berarti fondasi ekonomi telah menguat.
Penurunan persentase kemiskinan memang patut diapresiasi. Tetapi di kota dengan jumlah penduduk relatif kecil, pergeseran angka dapat terjadi karena intervensi jangka pendek seperti bantuan sosial atau proyek sementara.
Yang menjadi pertanyaan mendasar:
- Apakah terjadi peningkatan pendapatan riil masyarakat?
- Apakah lapangan kerja produktif bertambah secara konsisten?
- Apakah sektor usaha lokal mengalami ekspansi yang terukur?
Tanpa jawaban berbasis data terbuka, penurunan angka bisa saja bersifat fluktuatif, bukan transformasional.
Program 1.000 pengusaha baru dipromosikan sebagai langkah strategis. Namun keberhasilan program semacam ini tidak diukur dari jumlah sertifikat pelatihan atau penyaluran bantuan awal.
Ukuran sesungguhnya adalah:
- Tingkat keberlanjutan usaha di atas satu tahun
- Peningkatan omzet dan kapasitas produksi
- Penyerapan tenaga kerja baru
Jika indikator ini belum dipublikasikan secara periodik, publik wajar mempertanyakan dampak nyatanya terhadap ekonomi kota.
Seragam gratis, BPJS gratis, dan berbagai insentif sosial memang dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun kebijakan sosial yang dominan tanpa penguatan basis ekonomi produktif dapat membebani APBD dalam jangka panjang.
Belanja sosial harus seimbang dengan:
- Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
- Investasi pada sektor produktif
- Penguatan UMKM yang benar-benar naik kelas
Jika tidak, keseimbangan fiskal menjadi tantangan serius pada tahun-tahun berikutnya.
Kebijakan kenaikan TPP ASN perlu disertai reformasi birokrasi yang terukur. Publik berhak mengetahui:
- Apakah waktu pelayanan publik semakin cepat
- Apakah kepuasan masyarakat meningkat
- Apakah sistem digitalisasi layanan berkembang
Tanpa indikator kinerja yang jelas dan terbuka, kebijakan remunerasi sulit dikaitkan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan.
Komitmen terhadap pemerintahan bersih harus diwujudkan melalui:
- Akses publik terhadap data pengadaan
- Laporan realisasi anggaran yang mudah dipahami
- Mekanisme pengawasan partisipatif
Transparansi bukan bentuk kecurigaan, melainkan prasyarat kepercayaan publik.
Ketua Umum LSM Pakar Tenriwara menyatakan:
“Kami tidak menilai berdasarkan klaim, tetapi berdasarkan dampak nyata. Jika kemiskinan benar turun, buktikan dengan peningkatan pendapatan riil masyarakat. Jika pengusaha baru bertambah, buktikan dengan data keberlanjutan dan penyerapan tenaga kerja. Jika birokrasi sejahtera, pastikan layanan publik jauh lebih baik.”
LSM Pakar menegaskan bahwa tahun kedua pemerintahan harus menjadi fase pembuktian struktural, bukan sekadar mempertahankan tren statistik.
“Parepare tidak membutuhkan laporan yang tampak indah. Parepare membutuhkan perubahan yang benar-benar dirasakan warganya. Pemerintah harus membuka data, memperkuat ekonomi produktif, dan memastikan setiap rupiah APBD memberi dampak jangka panjang.”
Evaluasi ini disampaikan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dalam demokrasi daerah—tegas, berbasis kebijakan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Redaksi : daftarhitamnews.id
Editor : Galang
Sumber Berita : LSM PAKAR