Parepare || Daftar Hitam News.Id – Dugaan konspirasi antara eksekutif dan legislatif dalam pengadaan kendaraan dinas Wali Kota Parepare terpilih semakin mencuat. LSM PAKAR menyoroti keras dugaan permainan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan bertentangan dengan prinsip efisiensi yang ditekankan pemerintah pusat. Selasa 25 Maret 2025.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), anggaran kendaraan dinas Wali Kota seharusnya sebesar Rp1,5 miliar dan telah dianggarkan dalam APBD 2025. Namun, diduga sebelum pelantikan, Wali Kota terpilih melobi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar anggaran dinaikkan menjadi Rp1,8 miliar. Selanjutnya, TAPD memasukkan perubahan tersebut ke DPRD, yang kemudian disetujui dengan dugaan adanya “tukar kepentingan.”
Kesepakatan yang diduga melibatkan kepentingan legislatif dan eksekutif ini mencakup dua poin utama:
1. Anggaran kendaraan dinas Wali Kota dinaikkan dari Rp1,5 miliar menjadi Rp1,8 miliar.
2. Kendaraan dinas pimpinan DPRD yang sebelumnya berbasis rental diubah menjadi pembelian lunas.
Dugaan konspirasi ini semakin menguat dengan temuan bahwa pembayaran kendaraan dinas Wali Kota dilakukan menggunakan anggaran rutin Setdako. Menurut sumber, pembayaran dilakukan langsung oleh salah satu kepala bidang bernama Firdaus, yang datang ke dealer Toyota dan mentransfer dana dari Kasda ke rekening dealer.
Selain itu, pelat nomor kendaraan dinas baru juga menjadi persoalan. Hingga kini, pelat “DP 1 A” masih terpasang di kendaraan lama, sementara kendaraan baru belum mendapatkan administrasi resmi. Hal ini berpotensi melanggar aturan lalu lintas dan menunjukkan ketidaktertiban dalam pengelolaan aset daerah.
LSM PAKAR: DUGAAN KONSPIRASI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF HARUS DIUSUT
LSM PAKAR menilai bahwa kasus ini bukan sekadar maladministrasi, tetapi sudah mengarah pada dugaan konspirasi antara DPRD dan eksekutif untuk kepentingan masing-masing.
“Ini bukan lagi sekadar ketidaktepatan penggunaan anggaran, tetapi sudah masuk dalam dugaan konspirasi antara legislatif dan eksekutif. Ini permainan kotor yang harus diungkap oleh aparat penegak hukum!” tegas perwakilan LSM PAKAR.
LSM PAKAR juga menekankan bahwa skema pembelian kendaraan dinas seharusnya mengikuti prosedur e-Purchasing (e-Katalog versi 6), sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo. Namun, dalam kasus ini, pengadaan kendaraan diduga dilakukan tanpa prosedur yang jelas, seolah-olah menggunakan uang pribadi, padahal bersumber dari APBD.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas skandal ini. Dugaan konspirasi legislatif dan eksekutif yang menggerogoti anggaran daerah harus menjadi perhatian serius, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Lp: Galang