Takalar || DaftarHitamNews.Id — Kontroversi seputar pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan narkoba yang digelar di salah satu hotel mewah di Kota Makassar kembali mencuat. Setelah pemberitaan pertama media ini mengungkap dugaan pemborosan anggaran dan ketidakjelasan pelaksana kegiatan, kini muncul respons tertulis dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Takalar, Andi Rijal.
Diketahui, kegiatan yang berlangsung pada 19–21 Juli 2025 itu diikuti oleh perwakilan seluruh desa se-Kabupaten Takalar. Namun, publik masih mempertanyakan: Siapa penyelenggara sebenarnya? Bagaimana anggaran ini disusun? Dan di mana transparansi pelaksanaannya?
Upaya klarifikasi oleh Media Online Daftar Hitam News.Id sempat tidak mendapat respon. Pada 20 Juli 2025, redaksi menghubungi Kadis PMD Takalar melalui pesan WhatsApp, namun yang bersangkutan tidak membalas pesan awal.
Namun, setelah pemberitaan pertama media ini ramai diperbincangkan dan tersebar luas, Kadis PMD Takalar akhirnya memberikan tanggapan.
“Mohon maaf dinda 🙏🙏 silahkan konfirmasinya ke panitia pelaksananya, karena dana desa sudah diserahkan ke desa masing-masing dan menjadi tanggung jawab setiap desa 🙏,” balas Andi Rijal melalui pesan WhatsApp.
Jawaban tersebut menimbulkan pertanyaan baru. Jika kegiatan ini merupakan hasil kesepakatan lintas desa, di mana posisi pengawasan dari Dinas PMD? Apakah betul semua pelaksanaan kegiatan dilakukan secara otonom oleh desa, termasuk pengadaan tempat dan konsumsi hotel berbintang?
Ketika Media ini meminta nomor kontak panitia pelaksana, Kadis PMD hanya menjawab singkat:
“Siap dinda, saya carikanki dulu, siapa panitianya 🙏.”
Namun hingga berita ini diterbitkan, nomor kontak panitia pelaksana belum juga diberikan. Bahkan, keberadaan dan struktur kepanitiaan kegiatan sosialisasi ini masih gelap. Publik mempertanyakan, apakah kegiatan ini betul-betul memiliki panitia formal atau hanya dikonsolidasikan secara informal?
Sikap saling lempar tanggung jawab antara Dinas PMD dan pemerintahan desa menimbulkan kecurigaan kuat di masyarakat. LSM Laskar Indonesia dalam pernyataan sebelumnya juga menegaskan bahwa kegiatan ini tidak memiliki asas manfaat langsung bagi masyarakat desa, dan pemilihan tempat pelaksanaan dinilai tidak tepat sasaran.
Dengan dugaan anggaran peserta mencapai Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per orang, banyak kalangan mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap dana yang digunakan, baik yang bersumber dari APBDes maupun dari skema lain.
Media Online Daftar Hitam News.Id kembali menegaskan bahwa ruang klarifikasi terbuka luas bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam berita ini, khususnya:
– Dinas PMD Kabupaten Takalar
– Panitia pelaksana kegiatan sosialisasi
– Pemerintah desa yang terlibat dalam kegiatan tersebut
Klarifikasi ini penting agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lp: Galang