Makassar || Daftar Hitam News.Id — Apakah pantas seorang Menteri Keuangan menyebut guru sebagai “beban negara”?
Pertanyaan inilah yang kini membakar amarah publik setelah pernyataan kontroversial Sri Mulyani mencuat dan membuat gaduh di jagat maya.
Ucapan tersebut dinilai sebagai pelecehan terang-terangan terhadap profesi guru profesi mulia yang justru melahirkan para pejabat, anggota DPR, hingga menteri itu sendiri. Selasa 19/08/25.
Ironinya, pernyataan itu muncul di tengah polemik kenaikan gaji DPR RI yang disebut-sebut bisa mencapai Rp 100 juta per bulan bila digabung dengan berbagai tunjangan. Jika dihitung, jumlah itu setara dengan Rp 3 juta lebih per hari yang masuk ke kantong setiap anggota dewan. Bandingkan dengan gaji guru honorer yang masih ada di kisaran Rp 500 ribu – Rp 1,5 juta per bulan. Perbandingan ini jelas bagai langit dan bumi.
Publik pun bertanya-tanya: di mana suara Sri Mulyani? Mengapa guru yang gajinya pas-pasan dianggap beban, sementara kenaikan gaji fantastis DPR tidak pernah disebut sebagai beban negara?
Kemarahan rakyat semakin nyata ketika sebuah lagu sindiran keras terhadap Sri Mulyani viral di media sosial.
Lagu itu menyuarakan kekecewaan publik terhadap kebijakan fiskal yang dinilai hanya berpihak pada elit, sementara rakyat kecil termasuk guru terus dipinggirkan.
Investigasi Daftar Hitam News.Id mencatat, beban APBN untuk tunjangan anggota DPR justru terus meningkat. Sementara itu, banyak guru masih berjuang dengan gaji tak layak, bahkan sering terlambat dibayarkan. Pernyataan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara kian menyingkap wajah ketidakadilan di negeri ini.
Kegaduhan ini sekaligus menjadi ujian serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Publik menilai, era Prabowo seharusnya hadir dengan keberpihakan kepada rakyat kecil, bukan justru membiarkan menterinya melontarkan pernyataan yang merendahkan marwah guru.
Jika pemerintah tetap bungkam, rakyat akan menilai era Prabowo tak berbeda dengan rezim sebelumnya memanjakan elit politik, tapi mengorbankan guru dan rakyat kecil.
Gelombang desakan kini semakin keras: Sri Mulyani harus segera memberikan klarifikasi terbuka atau bersiap menghadapi proses hukum. Ucapan seorang pejabat negara tidak bisa dianggap sepele, apalagi jika sudah melukai hati rakyat dan merendahkan profesi guru yang dilindungi konstitusi.
“Guru bukan beban negara. Jika ada yang benar-benar menjadi beban, maka itulah para elit politik dengan gaji selangit di tengah rakyat yang kian menjerit.”
Hingga berita ini diterbitkan, Daftar Hitam News.Id masih menunggu klarifikasi resmi dari Sri Mulyani maupun sikap Presiden Prabowo. Namun keresahan publik sudah meluas, dan suara rakyat semakin jelas:
Lp: Galang