Makassar || Daftar Hitam News.Id — Ribuan massa buruh dan mahasiswa memenuhi depan Gedung DPR RI. Mereka menolak kebijakan kenaikan tunjangan DPR yang dinilai mencederai rasa keadilan publik. Namun siang yang panas itu berubah menjadi kelam. Kamis 28 Agustus 2025.
Di tengah kepanikan akibat desakan aparat, sebuah kendaraan taktis Brimob melaju. Muhammad Affan, seorang pengemudi ojek online (ojol) yang kebetulan melintas untuk menjemput penumpang, tak pernah menyangka itu menjadi perjalanan terakhirnya. Ia terlindas kendaraan taktis, tubuhnya ringsek, dan beberapa jam kemudian, Affan menghembuskan napas terakhir di rumah sakit.
Video tragedi itu menyebar cepat. Jerit massa, dentuman sirene, dan tubuh Affan yang tak berdaya menjadi simbol betapa mahalnya harga sebuah nyawa dalam pusaran aparat bersenjata.
Beberapa jam setelah publik geger, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo muncul dalam konferensi pers. Ia menyampaikan duka cita dan permohonan maaf. Kapolda Metro Jaya dan Brigjen Jemmy dari Brimob pun melakukan hal serupa.
Kapolri memerintahkan Propam memeriksa tujuh anggota Brimob. Tetapi langkah ini dinilai sebagai pola lama: penanganan internal yang minim transparansi dan jarang berujung pada akuntabilitas nyata.
Sorotan publik semakin keras ketika Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Makassar mengeluarkan pernyataan sikap tegas.
“LKBH Makassar Desak Presiden Prabowo Pecat dan Proses HAM Kapolri Listyo Sigit Atas Kematian Affan, Ojol DItabrak Brimob,” tegas mereka dalam rilis resminya. Jum’at 29 Agustus 2025.
“Permintaan maaf itu hanya basa-basi. Bagaimana mungkin sebuah kendaraan taktis bisa melindas warga sipil jika SOP dijalankan dengan benar?” Ungkap Muhammad Sirul Haq.SH Direktur LKBH Makassar kepada Daftar Hitam News.Id.
Menurut LKBH, tragedi Affan bukanlah insiden biasa, melainkan indikasi pelanggaran HAM serius yang harus ditangani dengan mekanisme hukum yang terbuka, bukan sekadar sanksi internal. Mereka menilai Presiden tidak boleh tinggal diam karena hal ini menyangkut keselamatan rakyat dan legitimasi negara.
Tragedi Affan menyulut konsolidasi besar. Mahasiswa HMI, komunitas OJOL, serikat buruh, hingga LSM lintas isu bersatu dalam aliansi darurat. Spanduk dan poster bertuliskan “Keadilan untuk Affan” hingga “Copot Kapolri” mulai menghiasi jalanan.
Rencana aksi nasional tengah digodok. “Ini bukan hanya soal Affan, ini soal sistem represif kepolisian yang terus dipelihara. Kapolri harus bertanggung jawab!” tegas Rismawan, koordinator aksi dari Persatuan Ojek Online Nusantara.
Gelombang kemarahan rakyat menembus dinding Senayan. Sejumlah anggota DPR dari fraksi oposisi mengusulkan hak angket terkait tragedi ini. Mereka menilai Presiden tak bisa berdiam diri.
“Kapolri sudah kehilangan kendali. Presiden harus mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Kalau tidak, rakyat akan menganggap pemerintah ikut melegitimasi kekerasan aparat,” kata Arman Syafrudin, anggota DPR dari Fraksi Keadilan Rakyat.
Tragedi Affan bukanlah peristiwa tunggal. Publik masih mengingat tragedi Kanjuruhan ketika ratusan suporter meregang nyawa akibat gas air mata aparat, kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo, hingga berulangnya kriminalisasi aktivis dan dugaan kolusi hukum yang melibatkan aparat.
Bagi pengamat kepolisian Dr. Amelia Haris, tragedi Muhammad Affan hanyalah puncak gunung es.
“Polri gagal bertransformasi pasca-reformasi. Budaya represif tidak pernah benar-benar hilang. Di bawah kepemimpinan Kapolri Sigit, jargon Presisi hanya menjadi slogan kosong,” ujarnya
Keluarga Muhammad Affan kini menanggung duka mendalam. Sang istri kehilangan suami, anak-anaknya kehilangan ayah. Komunitas OJOL menuntut kompensasi dan jaminan sosial. Namun lebih dari itu, mereka menuntut reformasi total kepolisian.
Bagi banyak pihak, tragedi ini harus menjadi titik balik. “Jika Kapolri tidak dicopot, kalau Kapolda Metro Jaya tetap bertahan, maka luka bangsa ini semakin dalam,” tutur seorang mahasiswa peserta aksi.
Kini bola panas ada di tangan Presiden. Apakah ia berani mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, sebagaimana desakan keras LKBH Makassar dan aliansi rakyat? Ataukah sekali lagi tragedi ini akan ditutup dengan permintaan maaf dan investigasi internal yang tak pernah jelas ujungnya?
Yang pasti, bagi rakyat, keadilan untuk Muhammad Affan bukan sekadar soal menghukum tujuh anggota Brimob. Ini adalah ujian besar: apakah kepemimpinan Kapolri Sigit masih layak dipertahankan, atau harus berakhir di tengah badai krisis kepercayaan publik.
Lp: Galang