Gowa || Daftar Hitam News.Id — Transparansi penggunaan anggaran negara kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada salah satu pekerjaan fisik yang berlokasi di Panciro, Dusun Kampung Parang, Kabupaten Gowa, yang diduga tidak dilengkapi papan informasi proyek sebagaimana lazimnya pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah.
Pantauan dan informasi yang dihimpun menunjukkan belum terlihat adanya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sumber pendanaan, nilai anggaran, instansi penanggung jawab, hingga siapa pihak pelaksana kegiatan tersebut.
Menariknya, berdasarkan keterangan seorang pekerja yang ditemui saat mengangkut material batu gunung di lokasi, dirinya mengungkapkan bahwa papan anggaran sebelumnya berada di bawah dan dibawa pulang untuk diperbaiki.
“Papan anggaran ada di bawah, dibawa pulang untuk diperbaiki,” ungkap pekerja tersebut.
Tidak hanya itu, ketika memberikan keterangan mengenai pekerjaan yang sedang berlangsung, pekerja tersebut juga menyebut bahwa pekerjaan itu merupakan milik seseorang yang dikenal dengan nama Dg Lawa.
“Kerjaan tersebut milik Dg Lawa,” jelasnya.
Pernyataan pekerja tersebut tentu menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan lebih jauh status pekerjaan, legalitas pelaksanaan, serta sumber pembiayaannya. Apakah pekerjaan tersebut merupakan kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa, atau justru menggunakan anggaran pribadi?
Jika pekerjaan tersebut menggunakan uang negara, keberadaan papan informasi proyek menjadi bagian penting dari keterbukaan informasi dan pengawasan publik. Masyarakat berhak mengetahui identitas kegiatan serta informasi dasar mengenai penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik berkewajiban menyediakan informasi yang berada dalam penguasaannya, termasuk informasi mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran publik.
Selain itu, pelaksanaan pekerjaan konstruksi pemerintah juga harus mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah serta regulasi teknis yang berlaku.
Papan informasi proyek pada prinsipnya menjadi salah satu instrumen transparansi agar masyarakat dapat mengetahui nama kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana, konsultan pengawas apabila ada, serta jangka waktu pelaksanaan.
Karena itu, alasan papan informasi sedang diperbaiki perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, termasuk kapan papan tersebut akan kembali dipasang dan apakah seluruh informasi pekerjaan dapat diakses oleh masyarakat.
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada keterangan pekerja di lapangan. Pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pekerjaan tersebut perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
Siapa pemilik kegiatan sebenarnya? Dari mana sumber anggarannya? Berapa nilai anggaran yang dialokasikan? Siapa pelaksana dan instansi yang bertanggung jawab?
Daftar Hitam News.Id memandang bahwa transparansi bukanlah pilihan, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban setiap penggunaan anggaran publik.
Apabila pekerjaan tersebut terbukti menggunakan anggaran negara, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai pembangunan yang seharusnya menjadi kepentingan masyarakat justru berlangsung tanpa informasi yang memadai. Uang publik wajib dipertanggungjawabkan kepada publik!
Redaksi Daftar Hitam News.Id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak yang disebutkan maupun instansi terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan duduk persoalan sebenarnya.
Redaksi : daftarhitamnews.Id
Editor: Galang


