Kamis, November 19, 2026

BTR 3 Parepare Tersandung LSD, BPN Kunci Berkas: Penimbunan Berisiko Pidana Berlapis

Pare-Pare || Daftar Hitam News.Id — Aktivitas penimbunan lahan yang diduga menjadi lokasi pengembangan perumahan BTR 3 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mulai menuai sorotan. Persoalan ini mencuat setelah muncul informasi mengenai status lahan yang disebut berkaitan dengan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sementara proses pengurusan pertanahan dan rekomendasi pemanfaatan lahannya dikabarkan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

Lokasi yang berada di Jalan H. Syamsul Alam Bulu, mencakup wilayah Kelurahan Lompoe dan Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, tersebut menjadi perhatian setelah aktivitas penimbunan terlihat di kawasan yang dipersoalkan status tata ruang dan peruntukan lahannya.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut administrasi pengembangan perumahan. Lebih jauh, terdapat pertanyaan mendasar mengenai dasar hukum penimbunan, kesesuaian pemanfaatan ruang, status perlindungan lahan sawah, serta dokumen perizinan yang menjadi landasan kegiatan tersebut.

ABduh Klaim KKPR Sudah Sesuai, Status Lahan Disebut Bukan LSD

Dalam upaya memperoleh informasi berimbang, media ini melakukan konfirmasi kepada Bapak Abduh selaku pemilik lahan sekaligus pihak developer BTR 3 melalui pesan WhatsApp.

Menanggapi persoalan status lahan yang dipertanyakan, Abduh menyampaikan bahwa lokasi pengembangan perumahan tersebut telah memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“Iyye pak, lokasi kami berdasarkan KKPR otomatis 68111 itu pemukiman kepadatan tinggi pak. Dan sedikit mungkin koreksi, itu bukan LSD pak, tapi info yang kami dapatkan lahan baku sawah,” jelas Abduh.

Ia juga menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Pertanian dan ATR/BPN, lokasi tersebut tidak masuk kategori LP2B yang tidak boleh dialihfungsikan.

Abduh mengklaim bahwa Pemerintah Kota Parepare telah menerbitkan SK Wali Kota terkait hasil verifikasi tersebut. Namun demikian, pihaknya masih menunggu keputusan atau rekomendasi dari kementerian terkait.

“Sementara kami tunggu juga SK menterinya pak, sambil kami hold dulu pembangunan sampai terbit rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan: jika proses rekomendasi dari pemerintah pusat masih ditunggu, bagaimana dasar hukum aktivitas penimbunan yang sebelumnya telah dilakukan?

Media ini kembali mempertanyakan legalitas dokumen yang dimiliki pihak developer, khususnya dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan aktivitas penimbunan lahan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Abduh menyatakan bahwa dokumen perizinan dimaksud tersedia.

Namun, ketika diminta memperlihatkan atau memberikan salinan dokumen perusahaan untuk kepentingan verifikasi pemberitaan, ia menyatakan tidak dapat mengeluarkannya.

“Ada, dan terkait dokumen perusahaan tersebut kami tidak bisa keluarkan,” ujarnya.

Abduh juga mempersilakan media ini untuk merilis pemberitaan terkait persoalan tersebut.

Sikap tersebut tentu menjadi catatan tersendiri. Sebab, ketika aktivitas pembangunan atau penimbunan berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang dan perlindungan lahan sawah, keberadaan dokumen saja tidak cukup. Substansi, jenis, penerbit, tanggal penerbitan, objek, serta ruang lingkup izin perlu diperiksa untuk memastikan apakah benar memberikan kewenangan melakukan penimbunan.

Dalam proses konfirmasi, media ini turut memperlihatkan dan mempertanyakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Perpres tersebut menggantikan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 dan memperkuat mekanisme pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui verifikasi, penetapan peta LSD, serta koordinasi lintas kementerian.

Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 17. Lahan sawah yang masuk dalam peta LSD, tetapi belum ditetapkan sebagai bagian dari kawasan atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang, tidak dapat dialihfungsikan sebelum memperoleh rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang berwenang.

Artinya, status kepemilikan tanah maupun klaim kesesuaian tata ruang tidak serta-merta menghapus kewajiban memenuhi ketentuan pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Dalam percakapan lanjutan, Abduh memberikan penjelasan mengenai target 87 persen.

“Betul pak, sampai dengan terpenuhi 87 persen target daerah untuk pemenuhan LP2B. Klo sdh klop 87% LP2B-nya sdh bisa dialihfungsikan. Dan Sulsel sudah klop 87% berdasarkan hasil verifikasi dari kementerian, itulah dibuatkan SK bupati dan SK wali kota untuk kunci. Dan berkas Sulawesi Selatan sudah di kementerian,” jelasnya.

Pernyataan tersebut masih membutuhkan penjelasan dan pembuktian melalui dokumen resmi.

Pasalnya, ketentuan Pasal 19 Perpres Nomor 4 Tahun 2026 mengenai angka 87 persen berkaitan dengan persyaratan pemberian insentif kepada pemerintah daerah, antara lain apabila penetapan LSD menjadi bagian LP2B dalam rencana tata ruang melebihi 87 persen dari total luas lahan baku sawah di wilayahnya dan pemerintah daerah tidak mengajukan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sampai penetapan LP2B.

Dengan demikian, angka 87 persen tidak dapat dimaknai sebagai ketentuan bahwa seluruh lahan sawah otomatis bebas dialihfungsikan setelah target tersebut terpenuhi.

Kepastian status setiap bidang tanah tetap harus merujuk pada peta resmi, keputusan penetapan, dan mekanisme rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menguji kebenaran pernyataan pihak developer, media ini kembali mempertanyakan data pendukung kepada Abduh, khususnya mengenai SK Wali Kota, hasil verifikasi kementerian, serta dokumen yang menyatakan lokasi tersebut tidak termasuk kawasan yang dilarang untuk dialihfungsikan.

Namun, Abduh memberikan jawaban singkat.

“Datanya ada di Dinas PKP Pak,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.

Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi media ini untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP) Kota Parepare.

Dinas terkait perlu menjelaskan apakah benar terdapat keputusan atau hasil verifikasi yang mengubah atau memperjelas status lahan tersebut, kapan keputusan diterbitkan, berapa luas lahan yang diverifikasi, serta apakah keputusan tersebut telah memperoleh tindak lanjut atau pengesahan dari pemerintah pusat.

Sebab, perbedaan antara LBS, LSD, dan LP2B bukan sekadar persoalan istilah administratif. Ketiganya memiliki pengertian dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua LSM Laskar Indonesia, Sofyan Muhammad, mempertanyakan dasar hukum aktivitas penimbunan yang telah dilakukan di lokasi BTR 3.

Menurutnya, apabila benar lokasi tersebut masih berstatus Lahan Baku Sawah dan merupakan lahan sawah aktif, maka aktivitas penimbunan harus diuji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Belum ada izin sudah menimbun. Jika status alih fungsinya masih LBS, berarti menimbun sawah aktif tanpa izin. Kalau benar menurut Bapak Abduh itu adalah LBS, LBS itu Lahan Baku Sawah. Sawah yang aktif ditanami, kenapa ditimbun? Siapa yang telah mengeluarkan izin untuk menimbun?” tegas Sofyan.

Ia juga mempertanyakan klaim pihak developer yang menyatakan memiliki dokumen perizinan, tetapi belum bersedia memperlihatkannya kepada media.

“Jika benar BTR 3 ini mengklaim memiliki izin dalam kegiatan penimbunan tersebut, ayo saya ingin melihat dokumen apa saja yang dikantongi dan kita kaji bersama,” lanjutnya.

Sofyan menambahkan, berdasarkan informasi data spasial ATR/BPN yang menjadi perhatian pihaknya, titik koordinat lokasi yang dipersoalkan diduga masuk dalam zona perlindungan lahan sawah.

Namun, ia menilai klaim pihak developer mengenai hasil verifikasi dan perubahan status lahan harus dibuktikan dengan dokumen resmi yang dapat diuji secara terbuka.

“Jangan sampai ada perbedaan antara data spasial yang menunjukkan kawasan perlindungan sawah dengan dokumen yang diklaim telah diterbitkan pemerintah daerah. Semuanya harus dibuka dan diperiksa agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” ujarnya.

Atas persoalan tersebut, Sofyan Muhammad meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, khususnya unit yang menangani tindak pidana tertentu (Tipiter), untuk menindaklanjuti dugaan persoalan alih fungsi lahan dan aktivitas penimbunan di lokasi BTR 3 Parepare.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan terhadap status lahan berdasarkan koordinat, dokumen KKPR, SK Wali Kota yang diklaim telah diterbitkan, dokumen rekomendasi kementerian, serta legalitas aktivitas penimbunan.

Pemeriksaan juga dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan maupun ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Secara regulasi, UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur ancaman pidana terhadap alih fungsi LP2B yang tidak sesuai ketentuan.

Pasal 72 mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar bagi orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

Sementara itu, Pasal 73 mengatur ancaman pidana bagi pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian LP2B secara tidak sesuai ketentuan. Pasal 74 juga mengatur pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh korporasi.

Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada pembuktian status lahan, perbuatan yang dilakukan, unsur tindak pidana, serta hasil penyelidikan dan penyidikan aparat berwenang.

Persoalan BTR 3 Parepare kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka dari pihak-pihak berwenang.

Apakah benar lokasi tersebut masih masuk dalam peta LSD atau hanya tercatat sebagai LBS? Apakah SK Wali Kota yang diklaim pihak developer telah diterbitkan memiliki dasar verifikasi yang sah? Apakah KKPR dengan kode yang disebutkan developer sudah cukup menjadi dasar pelaksanaan penimbunan? Dan, yang paling penting, apakah terdapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari kementerian yang berwenang?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan.

Media ini menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan pihak developer telah melakukan tindak pidana. Namun, aktivitas penimbunan yang telah terlihat di lapangan, disertai pengakuan bahwa rekomendasi kementerian masih ditunggu, merupakan persoalan yang patut mendapatkan pemeriksaan secara objektif.

Media Online Daftar Hitam News.Id tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Bapak Abduh selaku pemilik lahan sekaligus pihak developer BTR 3, termasuk kesempatan memperlihatkan dokumen perizinan, KKPR, SK Wali Kota, hasil verifikasi status lahan, serta rekomendasi kementerian yang menjadi dasar kegiatan di lokasi tersebut.

Media ini juga meminta penjelasan resmi dari Dinas PKP Kota Parepare, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, DPMPTSP, Kantor Pertanahan/BPN Kota Parepare, serta instansi ATR/BPN dan Kementerian Pertanian terkait status lahan berdasarkan koordinat lokasi yang dipersoalkan.

Demikian pula kepada Pemerintah Kota Parepare, agar menjelaskan dasar penerbitan SK yang disebut pihak developer serta memastikan apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Kepada Tipiter Polda Sulsel, media ini berharap agar informasi dan dugaan persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

Sebab, perlindungan lahan sawah dan kepastian hukum investasi tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus berjalan berdasarkan aturan yang sama.

Daftar Hitam News.Id akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan mengenai status lahan, legalitas penimbunan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Redaksi : daftarhitamnews.Id

Editor : Galang

Kategori Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

error: Konten dilindungi!!