Pare-Pare || Daftar Hitam News.Id — Polemik aktivitas penimbunan lahan yang diduga masuk kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk rencana pembangunan perumahan BTR Residence Garden (BTR 3) di Jalan Syamsul Alam Bulu, sekitar belakang RSUD Andi Makkasau, Kota Parepare, memasuki babak baru.
Setelah pemberitaan sebelumnya mengungkap dugaan persoalan status lahan dan legalitas penimbunan, kini aktivitas di lokasi tersebut dikabarkan telah dihentikan sementara. Perkembangan ini menjadi perhatian Ketua LSM Laskar Indonesia, Sofyan Muhammad, yang mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti sebatas melakukan klarifikasi administratif kepada instansi terkait.
Sorotan tersebut menguat setelah media ini melakukan konfirmasi langsung kepada Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Saleh, pada Jumat (20/11/2026), mengenai aktivitas penimbunan yang diduga belum didukung dokumen perizinan alih fungsi lahan secara lengkap.
Dalam keterangannya, AKP Saleh menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan awal dengan mengonfirmasi sejumlah instansi teknis.
“Kami masih akan melakukan konfirmasi ke instansi terkait, yaitu BPN, Dinas Pertanian dan Dinas Tata Ruang. Jadi status saat ini masih proses lidik. Berikan kami waktu dalam satu minggu ke depan untuk melakukan konfirmasi ke pihak-pihak yang kami sampaikan tadi,” jelas AKP Saleh kepada media ini.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan BTR 3 telah menjadi perhatian kepolisian dan masih berada dalam tahap penyelidikan.
Menanggapi hasil konfirmasi media ini kepada Kasat Reskrim Polres Parepare, Ketua LSM Laskar Indonesia, Sofyan Muhammad, menilai penghentian sementara aktivitas penimbunan merupakan perkembangan yang harus ditindaklanjuti secara serius.
Menurutnya, apabila aktivitas penimbunan dihentikan setelah muncul persoalan status lahan dan dugaan ketidaklengkapan perizinan, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi aparat untuk menelusuri seluruh proses kegiatan sejak awal.
“Kalau sekarang aktivitas penimbunan dihentikan sementara, ini harus menjadi perhatian serius. Ada persoalan yang harus dibuka. Jangan hanya berhenti pada konfirmasi ke dinas-dinas, tetapi telusuri siapa yang melakukan penimbunan, dari mana material tanah didatangkan, siapa yang mengangkut, berapa volumenya, dan atas dasar dokumen apa kegiatan itu dilakukan,” tegas Sofyan.
Ia bahkan mempertanyakan bagaimana mungkin aktivitas pemindahan tanah dalam volume besar di kawasan tersebut tidak diketahui aparat setempat.
“Mustahil Polres Parepare tidak mengetahui aktivitas penimbunan tersebut. Ini bukan pekerjaan kecil yang dilakukan dalam satu atau dua kali angkut. Kalau benar volume tanah yang dipindahkan mencapai ribuan kubik, tentu ada aktivitas kendaraan pengangkut yang berlangsung berulang kali. Apalagi jarak sumber timbunan yang kami duga berasal dari BTR 2 menuju BTR 3 diperkirakan sekitar lima kilometer,” tegasnya.
Sofyan meminta penyidik tidak hanya memeriksa status administrasi tanah, tetapi juga mengusut kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses pengangkutan dan pemanfaatan material timbunan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian LSM Laskar Indonesia adalah besarnya volume material tanah yang diperkirakan digunakan untuk menimbun lokasi BTR 3.
Berdasarkan estimasi luas lahan sekitar dua hektare atau 20.000 meter persegi, apabila penimbunan dilakukan dengan ketebalan rata-rata 50 sentimeter atau 0,5 meter, maka kebutuhan material tanah dapat dihitung sebagai berikut:
Luas lahan:
20.000 meter persegi.
Ketinggian penimbunan:
0,5 meter.
Estimasi volume material:
20.000 m² × 0,5 m = 10.000 m³.
Dengan demikian, untuk penimbunan setinggi rata-rata 50 sentimeter saja, kebutuhan tanah diperkirakan mencapai 10.000 meter kubik.
Jika menggunakan asumsi kapasitas satu unit dump truck sebesar 5 meter kubik, perhitungannya menjadi:
10.000 m³ ÷ 5 m³ = 2.000 ritase.
Artinya, diperlukan sekitar 2.000 kali perjalanan angkut dump truck untuk memindahkan material tanah sebanyak itu.
Jika kegiatan tersebut melibatkan 10 unit dump truck dengan kapasitas masing-masing 5 meter kubik, secara matematis setiap kendaraan harus melakukan sekitar 200 kali perjalanan untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan material.
Perhitungan tersebut baru berdasarkan asumsi penimbunan setinggi 50 sentimeter. Apabila ketebalan penimbunan sebenarnya lebih tinggi, kebutuhan material dan jumlah perjalanan kendaraan tentu akan meningkat.
Angka ini merupakan estimasi matematis berdasarkan luas lahan dan kapasitas kendaraan, bukan hasil pengukuran teknis volume timbunan di lapangan. Kepastian volume harus diperoleh melalui pengukuran topografi dan pemeriksaan fisik lokasi.
Namun, estimasi tersebut cukup menjadi alasan bagi penyidik untuk menelusuri asal material, jalur pengangkutan, jumlah kendaraan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penimbunan.
Informasi yang menjadi perhatian LSM Laskar Indonesia menyebutkan bahwa material tanah untuk penimbunan BTR 3 diduga berasal dari lokasi BTR 2 di Jalan Ambo Matik, Kota Parepare.
Jarak antara lokasi yang disebut sebagai sumber material dengan lokasi BTR 3 diperkirakan sekitar lima kilometer.
Informasi tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan lapangan, keterangan pengemudi kendaraan, pihak penyedia material, serta dokumen pengangkutan apabila tersedia.
Sofyan Muhammad menilai, apabila benar material tanah dipindahkan dalam volume besar dari BTR 2 ke BTR 3, maka penyidik perlu memastikan legalitas sumber tanah sekaligus legalitas kegiatan pemindahannya.
“Jangan hanya melihat lokasi akhirnya. Sumber tanahnya juga harus diperiksa. Apakah pengambilan material di BTR 2 memiliki dasar hukum? Siapa yang mengatur pengangkutannya? Apakah ada dokumen yang menjelaskan volume dan tujuan pemindahan tanah tersebut? Semua harus jelas,” ujarnya.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk mengungkap rangkaian aktivitas penimbunan secara utuh, bukan hanya menilai kondisi lahan setelah ditimbun.
Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, lokasi rencana pembangunan BTR Residence Garden dipersoalkan karena berdasarkan informasi data spasial ATR/BPN yang menjadi perhatian media dan LSM Laskar Indonesia, bidang tanah tersebut diduga masuk dalam kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Sementara itu, pihak developer melalui Abduh sebelumnya memberikan klarifikasi bahwa lokasi tersebut berdasarkan KKPR memiliki peruntukan permukiman kepadatan tinggi. Ia juga menyatakan bahwa informasi yang diperoleh pihaknya menyebut lahan tersebut merupakan Lahan Baku Sawah (LBS), bukan LSD.
Abduh turut menyampaikan bahwa proses pembangunan sementara ditahan sembari menunggu rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi alasan penting bagi penyidik untuk memperoleh dokumen resmi yang dapat memastikan status bidang tanah secara spasial dan administratif.
Terlebih, Kota Parepare telah memiliki Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2025 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Atas. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah memperkuat mekanisme penetapan dan pengendalian LSD melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Dengan demikian, penyidik perlu memeriksa apakah KKPR yang diklaim pihak developer benar-benar berlaku untuk seluruh bidang tanah yang ditimbun, bagaimana status LSD pada koordinat objek tersebut, serta apakah terdapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah yang telah diterbitkan oleh kementerian berwenang.
Site plan perumahan maupun klaim kesesuaian peruntukan permukiman tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh persyaratan alih fungsi lahan dan pelaksanaan penimbunan telah terpenuhi.
Sofyan Muhammad juga menyoroti informasi yang menyebutkan adanya upaya pihak pemilik lahan untuk mengubah atau menyesuaikan status peruntukan lahan yang sebelumnya dipersoalkan sebagai LSD melalui proses di tingkat Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya, apabila benar terdapat proses perubahan status atau penyesuaian data spasial, seluruh tahapan dan dasar penerbitannya harus diperiksa secara transparan.
Ia juga meminta penyidik menelusuri informasi mengenai dugaan adanya keterlibatan oknum di lingkungan pemerintah daerah, khususnya instansi yang berkaitan dengan tata ruang dan perizinan.
“Jangan sampai ada pihak yang mencoba meloloskan pemanfaatan lahan yang masih bermasalah melalui perubahan administrasi. Kalau memang ada proses perubahan status, tunjukkan dasar hukumnya, siapa yang mengusulkan, siapa yang memverifikasi, dan apakah seluruh prosedur dari pemerintah pusat sudah dipenuhi,” tegasnya.
Sofyan menyebut dugaan adanya hubungan atau intervensi antara pihak pengembang dengan oknum pejabat merupakan informasi yang harus diuji melalui penyelidikan, bukan langsung dianggap sebagai fakta.
Karena itu, ia meminta Polres Parepare memeriksa proses penerbitan KKPR atau PKKPR, dokumen lingkungan, rekomendasi Dinas PKP, serta keterlibatan bidang tata ruang dan instansi teknis lainnya.
Jika ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan, pemberian keuntungan secara melawan hukum, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, Sofyan meminta aparat tidak ragu mengembangkan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum.
Di luar persoalan status lahan dan legalitas penimbunan, LSM Laskar Indonesia turut menyoroti nasib konsumen yang telah menyetorkan uang muka atau down payment (DP) untuk rencana pembelian unit perumahan BTR 3.
Sofyan meminta pihak developer memberikan penjelasan terbuka mengenai status pemesanan, kepastian pembangunan, serta mekanisme pengembalian dana apabila proyek tidak dapat dilanjutkan karena persoalan status lahan dan perizinan.
Menurutnya, konsumen tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian, terlebih jika proses pembangunan masih menunggu rekomendasi pemerintah pusat.
“Kalau memang ada konsumen yang sudah menyetorkan DP, mereka berhak mendapatkan kejelasan. Jangan sampai masyarakat sudah membayar, tetapi status lahannya masih bermasalah dan pembangunan belum memiliki kepastian. Developer harus transparan mengenai nasib uang konsumen,” ujarnya.
Media ini belum memperoleh keterangan lengkap mengenai jumlah konsumen, total uang DP yang telah diterima, maupun ketentuan pengembalian dana dari pihak developer.
Persoalan ini berpotensi bersinggungan dengan sejumlah ketentuan hukum, bergantung pada hasil pemeriksaan status lahan dan pembuktian unsur pelanggarannya.
UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur larangan dan sanksi terhadap alih fungsi LP2B yang tidak sesuai ketentuan.
Pasal 72 mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar terhadap pelaku alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.
Sementara itu, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja juga mengatur sanksi pidana terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
Dalam rumusan Pasal 69 yang berlaku setelah perubahan, ancaman pidana dapat mencapai tiga tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat, pemberian suap, atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara, ketentuan tindak pidana korupsi juga dapat ditelaah sesuai unsur dan bukti yang ditemukan.
Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan bahwa lokasi masuk LSD. Penyidik harus memastikan status hukum bidang tanah, jenis perbuatan, dokumen perizinan, serta terpenuhinya unsur tindak pidana.
Pernyataan Kasat Reskrim AKP.Muhammad Saleh, S.H., M.H. yang meminta waktu satu minggu untuk berkoordinasi dan mengonfirmasi kepada BPN, Dinas Pertanian, serta Dinas Tata Ruang kini menjadi perhatian publik.
LSM Laskar Indonesia berharap waktu tersebut benar-benar digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk turun langsung ke lokasi dan memeriksa dokumen yang dimiliki pihak pengembang.
Sofyan Muhammad menegaskan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan penanganan persoalan BTR 3 dan meminta kepolisian menjelaskan hasil penyelidikan secara transparan.
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut kepentingan satu perusahaan atau rencana pembangunan perumahan, tetapi juga menyangkut perlindungan lahan pertanian, kepastian hukum, serta perlindungan masyarakat yang telah menyetorkan uang untuk pembelian rumah.
Media Online Daftar Hitam News.Id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Abduh selaku pemilik lahan sekaligus pihak developer BTR 3, terkait status lahan, legalitas penimbunan, sumber material tanah, dokumen KKPR/PKKPR, rekomendasi kementerian, serta kepastian dana DP konsumen.
Media ini juga meminta penjelasan resmi dari Dinas PKP, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, DPMPTSP, Kantor Pertanahan/BPN Kota Parepare, Pemerintah Kota Parepare, serta Kementerian ATR/BPN mengenai status bidang tanah dan proses perubahan peruntukan yang disebut masih berjalan.
Kepada Polres Parepare, khususnya Kasat Reskrim AKP Saleh, media ini memberikan ruang untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan setelah proses klarifikasi dan pemeriksaan instansi terkait dilakukan.
Sebab, penghentian sementara aktivitas penimbunan tidak boleh menjadi akhir dari persoalan. Publik membutuhkan kepastian: apakah seluruh kegiatan tersebut telah sesuai ketentuan, apakah terdapat pelanggaran, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan perbuatan melawan hukum.
Daftar Hitam News.Id akan terus mengawal perkembangan kasus BTR 3 Parepare hingga seluruh fakta, dokumen, dan pihak yang berkaitan memperoleh kejelasan.
Redaksi : daftarhitamnews.Id
Editor : Galang


