Bulukumba || Daftar Hitam News.Id — Kebijakan penataan kawasan wisata Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba, yang diklaim bertujuan menciptakan pemerataan lokasi usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kini justru menyisakan polemik.
Di balik kebijakan tersebut, ada nasib pedagang kecil yang dipertaruhkan. Salah satunya Nurhikmah Mahmuddin, pemilik Kedai Nunaf, yang mengaku keberatan atas rencana relokasi tempat usahanya setelah bertahun-tahun membangun usaha dan mengembangkan pelanggan di lokasi tersebut.
Persoalannya bukan sekadar perpindahan lapak. Ada persoalan lebih mendasar yang kini patut dipertanyakan: sejauh mana pemerintah daerah mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil sebelum mengambil keputusan relokasi?
Jangan sampai atas nama penataan kawasan, pelaku UMKM justru harus menanggung kerugian akibat kebijakan yang prosesnya dinilai belum transparan dan belum mengakomodasi keberatan masyarakat.
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba menerbitkan surat Nomor 800/516.A/DKUKMTK-UKM/X/2026 tertanggal 21 Oktober 2026.
Surat yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas oleh Kabid UKM, Suliyati, SE, tersebut memuat kebijakan penataan dan penempatan pelaku UMKM di kawasan Pantai Merpati.
Dalam dokumen itu, pemerintah daerah menyampaikan alasan penataan berupa ketertiban, kenyamanan kawasan, pemerataan titik penjualan, serta menghindari penumpukan jenis usaha sejenis.
Namun, keputusan tersebut secara khusus mencantumkan perubahan lokasi usaha Kedai Nunaf ke kontainer 1 B dan Kedai Wisha ke kontainer 8 C.
Pelaksanaan pemindahan direncanakan mulai 23 Oktober hingga 1 November 2026.
Pertanyaannya, apakah sebelum keputusan tersebut diterbitkan pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak ekonomi yang mungkin dialami para pedagang?
Sebab, lokasi usaha bukan hanya persoalan tempat berjualan. Bagi pedagang kecil, lokasi merupakan bagian dari investasi, pembentukan identitas usaha, serta jaringan pelanggan yang dibangun melalui perjuangan bertahun-tahun.
Nurhikmah Mahmuddin melalui surat tertanggal 28 Oktober 2026 secara resmi menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap rencana pemindahan usahanya.
Ia menilai relokasi berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha yang selama ini telah dibangun di kawasan Pantai Merpati.
Nurhikmah juga mempertanyakan mekanisme sosialisasi dan musyawarah yang menurut pengakuannya belum dilakukan secara langsung dan memadai.
Kepada CELEBES POST, ia bahkan membantah informasi yang menyebut dirinya tidak pernah menghadiri mediasi maupun sosialisasi.
“Saya Owner Kedai Nunaf. Katanya informasi yang sampai kepada Pak Bupati itu saya tidak pernah ikut mediasi. Padahal setiap ada surat yang sampai kepada saya, saya langsung datang ke Dinas Koperasi. Kalau ada informasi, saya pasti datang dan menyampaikan secara langsung,” ungkap Nurhikmah.
Pernyataan tersebut memunculkan persoalan serius mengenai kualitas komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak kebijakan.
Jika benar terdapat perbedaan informasi mengenai kehadiran pemilik usaha dalam proses mediasi, pemerintah seharusnya membuka catatan undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi pertemuan agar persoalan tidak berkembang menjadi saling tuding.
Polemik semakin memanas setelah Nurhikmah mempersoalkan dugaan perusakan atau penggantian gembok tempat usahanya oleh pihak yang diduga berasal dari lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.
Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai bagian kecil dari pelaksanaan penataan kawasan.
Harus ada penjelasan mengenai siapa yang melakukan tindakan tersebut, siapa yang memberikan perintah, apa dasar kewenangannya, serta apakah terdapat berita acara atau surat perintah resmi.
Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan tindakan petugas di lapangan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.
DAFTAR HITAM NEWS.ID menegaskan bahwa dugaan perusakan maupun penggantian gembok tersebut masih membutuhkan verifikasi dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.
Hal lain yang disampaikan Nurhikmah adalah dugaan adanya persoalan pribadi dengan pihak tertentu di lingkungan sekitar tempat usahanya.
Ia juga membantah informasi yang menyebut Kedai Nunaf kerap membuat keributan.
Bahkan, Nurhikmah menduga terdapat persoalan hubungan antarindividu yang turut memengaruhi polemik relokasi tersebut.
Namun, dugaan mengenai persaingan usaha maupun keterlibatan pihak yang memiliki kedekatan politik belum dapat dipastikan kebenarannya.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan klarifikasi secara terbuka. Jangan sampai kebijakan administratif yang seharusnya objektif justru menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap pelaku UMKM.
Kebijakan publik harus berdiri di atas aturan dan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan personal ataupun tekanan pihak tertentu.
Persoalan Kedai Nunaf kini menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam melindungi dan memberdayakan UMKM.
Penataan kawasan wisata memang merupakan kewenangan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti pemerintah dapat mengabaikan prinsip transparansi, kepastian prosedur, proporsionalitas, dan perlakuan yang adil.
Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka oleh Pemkab Bulukumba:
- Apa dasar evaluasi yang menyebabkan Kedai Nunaf harus dipindahkan dari lokasi sebelumnya?
- Apakah seluruh pelaku UMKM di Pantai Merpati mendapatkan perlakuan penataan yang sama?
- Apakah pemilik Kedai Nunaf telah dilibatkan secara langsung sebelum keputusan relokasi diterbitkan?
- Siapa yang memerintahkan dan bertanggung jawab atas dugaan penggantian gembok?
- Apakah terdapat berita acara, surat perintah, dan dokumentasi resmi terkait tindakan tersebut?
- Apa dasar laporan yang menyebut Kedai Nunaf kerap membuat keributan?
- Apakah pemerintah telah menghitung potensi kerugian ekonomi dan dampak relokasi terhadap pelanggan serta pendapatan pedagang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Justru merupakan bagian dari kontrol sosial agar kebijakan publik berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah sering berbicara tentang pemberdayaan UMKM, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kawasan wisata.
Namun, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui kebijakan yang tidak justru membuat pedagang kecil kehilangan kepastian usaha.
Jangan sampai pemerintah sibuk mempercantik kawasan wisata, tetapi melupakan nasib masyarakat yang selama ini ikut menghidupkan aktivitas ekonomi di dalamnya.
Penataan seharusnya menjadi jalan keluar untuk menciptakan keteraturan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pedagang, bukan menjadi persoalan baru yang berpotensi memutus mata pencaharian masyarakat.
Kini, publik menunggu penjelasan Bupati Bulukumba dan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
Apakah relokasi Kedai Nunaf benar-benar murni berdasarkan evaluasi objektif dan pemerataan zonasi usaha? Ataukah terdapat persoalan lain yang belum dijelaskan secara terbuka?
DAFTAR HITAM NEWS.ID akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Bupati Bulukumba, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Satpol PP, serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Sebab, pemerintah hadir bukan untuk membuat rakyat kecil kehilangan tempat mencari nafkah, melainkan memastikan setiap kebijakan menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Redaksi : daftarhitamnews.Id
Editor : Galang
Sumber Berita : Celebes Post
