Gowa || Daftar Hitam News.Id — Polemik politik dan pemerintahan di Kabupaten Gowa memasuki babak krusial. Beredarnya sejumlah flayer ucapan selamat kepada Wakil Bupati Gowa sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Gowa memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah Surat Keputusan (SK) pemberhentian Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, telah resmi diterbitkan oleh pemerintah pusat?
Flayer yang beredar di sejumlah grup WhatsApp itu memuat kalimat, “UCAPAN SELAMAT DAN SUKSES ATAS AMANAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) BUPATI GOWA.”
Ucapan serupa disebut datang dari berbagai kalangan. Bahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, terdapat desain ucapan yang diduga menggunakan templat dari salah satu partai politik.
Beredarnya flayer tersebut semakin menyita perhatian publik setelah rangkaian proses politik dan hukum terkait usulan pemberhentian Bupati Gowa melalui DPRD Kabupaten Gowa hingga Mahkamah Agung (MA).
Untuk memastikan perkembangan informasi tersebut, Daftar Hitam News.Id melakukan konfirmasi kepada Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab (HAR), melalui pesan WhatsApp.
Dalam balasannya kepada media ini, HAR menyampaikan:
“InshaAllah bsok fisik nya kita ambil di Pemprov,SK nya tertanggal Hari ini”
Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan terkait dokumen keputusan yang dimaksud. Namun, substansi dan status administratif dokumen tersebut tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan salinan fisik serta konfirmasi kepada pihak berwenang.
Dalam keterangan lanjutan yang disampaikan kepada media ini, HAR juga menegaskan pentingnya keberlanjutan fungsi kelembagaan DPRD dan kelancaran roda pemerintahan daerah apabila SK pemberhentian dan SK Plt. Bupati telah terbit.
“Dengan terbitnya SK pemberhentian Bupati Gowa dan SK Plt. Bupati, DPRD Gowa akan melanjutkan tugas dan fungsi kelembagaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Prioritas kami adalah memastikan proses transisi pemerintahan berjalan tertib, pelayanan publik tidak terganggu, hak-hak ASN tetap terpenuhi, dan seluruh program pembangunan daerah berjalan sebagaimana mestinya,” lanjut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa ini.
Pernyataan HAR tersebut menempatkan keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik sebagai hal yang perlu dijaga di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung.
Meski demikian, untuk memastikan apakah kedua SK tersebut telah resmi diterbitkan, media ini masih memerlukan verifikasi terhadap nomor keputusan, tanggal penetapan, substansi, serta pejabat yang berwenang menetapkannya.
Sebelum munculnya informasi mengenai SK tersebut, polemik pemberhentian Bupati Gowa telah melalui sejumlah tahapan politik dan hukum.
Proses itu bermula dari penggunaan hak angket DPRD Kabupaten Gowa untuk menyelidiki berbagai persoalan yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk menghadirkan saksi serta ahli.
Proses politik tersebut kemudian berlanjut ke Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPRD Kabupaten Gowa terkait usulan pemberhentian Bupati Sitti Husniah Talenrang.
Berdasarkan kronologi yang sebelumnya dihimpun media ini, perkara uji pendapat DPRD Gowa diregistrasi di Mahkamah Agung pada 21 Agustus 2026 dengan Nomor Perkara 1 P/UP/2026.
Pada 1 Oktober 2026, Mahkamah Agung diberitakan mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa. Putusan tersebut menjadi bagian penting dalam proses politik dan hukum yang kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme pengusulan pemberhentian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya, pada awal Oktober 2026, pimpinan DPRD Gowa melakukan tahapan penyampaian usulan pemberhentian kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Perkembangan inilah yang membuat beredarnya flayer ucapan selamat kepada Wakil Bupati Gowa sebagai Plt. Bupati menjadi perhatian masyarakat.
Namun, perlu ditegaskan bahwa putusan MA, usulan pemberhentian DPRD, penerbitan SK pemberhentian, dan keputusan mengenai pelaksanaan tugas kepala daerah merupakan tahapan yang harus dibedakan berdasarkan dokumen resmi masing-masing.
Pernyataan HAR mengenai kelancaran transisi pemerintahan memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik, tetapi juga menyangkut kesinambungan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Pelayanan publik, pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN), serta pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan aspek yang harus tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dan administrasi pemerintahan.
Karena itu, kepastian mengenai status jabatan kepala daerah dan dasar hukum pelaksanaan tugas oleh pejabat pengganti menjadi penting agar tidak menimbulkan kebingungan di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Publik kini menantikan kejelasan dokumen resmi yang dimaksud HAR, termasuk kepastian mengenai tanggal penetapan, nomor SK, dan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Wakil Bupati Gowa.
Beredarnya flayer ucapan selamat tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa pergantian kepemimpinan telah berlaku secara administratif.
Daftar Hitam News.Id akan terus menunggu perkembangan SK tersebut dengan meminta konfirmasi lanjutan kepada DPRD Kabupaten Gowa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,serta pihak-pihak terkait.
Verifikasi diperlukan agar informasi mengenai pemberhentian Bupati Gowa dan penugasan Plt. Bupati disampaikan berdasarkan dokumen yang sah, bukan semata-mata berdasarkan spekulasi politik atau informasi yang beredar di media sosial.
Demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik, Daftar Hitam News.Id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, Wakil Bupati Gowa, Wakil Ketua I DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kemendagri, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Klarifikasi terutama diperlukan untuk memastikan status penerbitan SK pemberhentian, SK Plt. Bupati, dasar hukum keputusan, serta tahapan administratif yang telah dilaksanakan.
Setiap keterangan dan dokumen resmi yang disampaikan akan menjadi bahan verifikasi dan pemutakhiran pemberitaan sesuai prinsip jurnalistik.
Redaksi : daftarhitamnews.Id
Editor : Galang
