Makassar || Daftar Hitam News.Id — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan hari ini menyelenggarakan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Proses Bisnis Tata Kelola Pemasyarakatan di Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Senin (14/7).
Kegiatan ini merupakan bagian penting dari agenda koordinasi dan sinkronisasi Kemenko Kumham Imipas, khususnya yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan. Acara ini dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan, Jumadi, dan Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Rudi Hartono, beserta staf Asisten Deputi Tata Kelola Pemasyarakatan.
Kemudian dari Kantor Wilayah Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Selatan, hadir secara langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan, Rudy Fernando Sianturi, Kepala Lapas Kelas I Makassar, Sutarno, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sekitar Kota Makassar, sementara UPT di luar Kota Makassar mengikuti secara virtual.
Fokus utama kegiatan ini adalah pengumpulan data dan pemetaan langsung terhadap implementasi tata kelola pemasyarakatan di UPT wilayah Makassar. Proses ini diawali dengan koordinasi bersama Kepala Kanwil Ditjenpas Sulsel beserta jajaran. Tim dari Kemenko Kumham Imipas secara aktif menyerap informasi terkait pelaksanaan fungsi pembinaan, pelayanan, dan pengawasan di UPT Pemasyarakatan.
Dalam kunjungan ini, beberapa isu strategis turut dibahas, Pembahasan mencakup reintegrasi sosial dan penguatan sistem pembimbingan klien Bapas, penanganan overcrowding dan overstaying, efektivitas sistem pemasyarakatan berbasis keadilan restoratif, serta dukungan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menurut Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan, Jumadi, kegiatan ini adalah langkah awal dalam pelaksanaan evaluasi dan harmonisasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L). Selain itu, ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program nasional di bidang pemasyarakatan secara lintas sektor dan lintas kementerian.
Beliau juga menyampaikan bahwa hasil kunjungan ini akan dirumuskan menjadi telaahan dan rekomendasi nasional. Hal ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan tata kelola pemasyarakatan yang berbasis data dan kolaboratif lintas sektor.
Kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan menunjukkan semangat kolaboratif yang kuat antara pusat dan wilayah. Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyempurnaan proses bisnis pemasyarakatan yang berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan humanis.
Lp: Galang