Pare -pare // Daftar Hitam News.Id — Drama panas di Gedung DPRD Parepare terus berlanjut. Aksi walk out Sekretaris Daerah bersama Tim TAPD saat pembahasan APBD 2026 bukan hanya mengejutkan anggota dewan, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan kota.
Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Sekda dan TAPD terikat ketat pada PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang mewajibkan pejabat negara untuk:
- Hadir dalam rapat resmi pembahasan APBD.
- Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Menjaga martabat pemerintah.
- Menaati aturan serta menghormati forum resmi legislatif.
Tindakan walk out yang dilakukan di hadapan anggota DPRD justru dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika pemerintahan dan indikasi tidak menghargai proses demokrasi. Tidak sedikit pihak yang menilai aksi ini berpotensi menghambat proses penetapan APBD yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Secara aturan, langkah tersebut tidak menutup kemungkinan berujung pada sanksi administratif dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Wali Kota), jika benar terbukti melanggar disiplin ASN.
Ketika media ini mencoba meminta klarifikasi melalui pesan WhatsApp kepada Sekda Parepare, hasilnya nihil walaupun centang biru, tapi tak ada balasan.
Konfirmasi kepada Wali Kota Parepare pun bernasib sama, senyap tanpa penjelasan. Padahal publik menunggu komentar resmi dari pimpinan tertinggi pemerintah kota.
Tidak kalah mengejutkan, Wakil Ketua DPRD Parepare yang berada di ruang rapat saat kejadian juga memilih bungkam.
Tiga tokoh kunci berbeda lembaga, tetapi sikapnya sama: diam seribu bahasa.
Pertanyaan Besar: Kenapa Mereka Semua Bungkam? Apa yang Disembunyikan?
Keseragaman diam ini justru menimbulkan kecurigaan publik. Ada apa sebenarnya di balik walk out itu?
Apakah terjadi ketegangan serius antara eksekutif dan legislatif?
Apakah ada perbedaan kepentingan dalam pembahasan APBD?
Atau justru ada sesuatu yang ingin ditutupi?
Hingga kini, publik hanya bisa menebak-nebak, sementara nasib APBD Parepare berada di ujung tanduk.
Yang pasti, sikap bungkam para pejabat tidak menyelesaikan persoalan, justru memperkeruh keadaan dan menyisakan pertanyaan besar tentang transparansi dan komitmen mereka terhadap pelayanan publik.
Redaksi : daftarhitamnews.id
Editor : Galang