Pare-Pare || Daftar Hitam News.Id — Pernyataan kontroversial Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menggunakan frasa “halal darahnya” ketika menyinggung media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah tetapi masih memberitakan kritik terhadap Pemkot Parepare, menuai sorotan tajam dari kalangan insan pers.
Pernyataan tersebut bukan persoalan sederhana. Sebab, ucapan seorang kepala daerah yang disampaikan di hadapan jajaran pejabat pemerintahan berpotensi menimbulkan persepsi intimidasi terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Berdasarkan rekaman video yang diperoleh redaksi, pernyataan tersebut disampaikan Tasming Hamid ketika menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III di Auditorium BJ Habibie, Parepare, Jumat (6/11/2026).
Dalam arahannya, Tasming mempersoalkan keberadaan media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi masih menerbitkan pemberitaan kritis terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintah.
“Tapi ya ada media ini, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian, di sisi lain dihajar juga ini pemerintah. Maunya ini apa?” demikian pernyataan Tasming dalam rekaman video yang beredar.
Bahkan, ketika membahas istilah Bali Bella’ yang dimaknai sebagai sikap bermuka dua, Tasming menggunakan ungkapan yang jauh lebih keras.
“Bali Bella’ itu haram itu. Halal darahnya itu yang Bali Bella,” demikian kutipan pernyataan dalam rekaman tersebut.
Polemik ini kemudian memunculkan pertanyaan mendasar: apakah media yang menerima anggaran kerja sama dari pemerintah daerah harus kehilangan independensinya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial?
Dalam prinsip jurnalistik, kerja sama publikasi dengan pemerintah tidak serta-merta menghapus kewajiban media untuk menyampaikan informasi secara independen, kritis, dan berdasarkan fakta.
Media bukan alat legitimasi kekuasaan. Pers memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengawasi kebijakan pemerintah dan mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Ketika sebuah pemberitaan dianggap tidak benar, pemerintah memiliki ruang untuk menggunakan hak jawab, hak koreksi, memberikan klarifikasi, bahkan menempuh mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, penggunaan ungkapan bernuansa kekerasan terhadap media yang kritis merupakan persoalan serius yang patut dijelaskan secara terbuka.
Sorotan juga datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar.
Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan, mengecam pernyataan tersebut karena dinilai bernuansa provokatif dan berpotensi berdampak terhadap keamanan serta keselamatan jurnalis yang bertugas di Parepare.
AJI mengingatkan bahwa jurnalis tidak bekerja untuk pemerintah maupun penguasa. Jurnalis menjalankan tugas untuk kepentingan publik.
AJI juga mengingatkan bahwa tindakan intimidasi, pengaturan, maupun penghalangan terhadap kerja jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Di tengah polemik tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Parepare, Jenamar Aslan, memberikan tanggapan.
Pihaknya menyebut substansi pidato Wali Kota telah dipelintir dan rekaman audio visual yang beredar telah dipotong pada bagian tertentu sehingga menimbulkan kesan kontroversial.
Pemkot menyatakan bahwa pernyataan tersebut sebenarnya membahas solusi strategis jangka panjang dan bukan bermaksud menyudutkan kelompok atau pihak tertentu.
Klarifikasi tersebut tentu perlu menjadi bagian dari pemberitaan. Namun, publik juga berhak memperoleh penjelasan utuh mengenai konteks pernyataan yang disampaikan kepala daerah tersebut.
Daftar Hitam News.Id memandang bahwa kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya diposisikan sebagai bentuk permusuhan.
Justru, kritik yang disampaikan berdasarkan data, fakta, dan kepentingan masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan kerja sama dengan perusahaan media berdasarkan aturan dan mekanisme yang transparan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan untuk menentukan berita apa yang boleh dan tidak boleh diterbitkan oleh media.
Jika pemerintah merasa dirugikan oleh pemberitaan, tersedia mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers.
“Kontrak kerja sama bukan kontrak untuk membungkam kritik.”
Sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keberimbangan pemberitaan, Media Online Daftar Hitam News.Id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, terkait pernyataannya dalam video yang diperoleh redaksi.
Konfirmasi tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai maksud, konteks, serta pihak yang dimaksud dalam ungkapan “halal darahnya” yang kini menjadi sorotan publik.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, Wali Kota Parepare Tasming Hamid belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan oleh redaksi Daftar Hitam News.Id.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Wali Kota Parepare maupun Pemerintah Kota Parepare guna memastikan pemberitaan berjalan secara profesional, berimbang, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kini, publik menunggu penjelasan langsung dari Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, terkait maksud dan konteks pernyataan tersebut.
Apakah ungkapan itu sekadar ekspresi emosional dalam forum internal pemerintahan, atau terdapat pesan tertentu yang hendak disampaikan kepada media yang tetap menjalankan fungsi kontrol sosial?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi preseden buruk bagi hubungan pemerintah daerah dan insan pers.
Sebab, kritik terhadap kekuasaan bukanlah bentuk permusuhan. Pers yang independen justru menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan pemerintah tetap bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Ketika kritik dianggap sebagai ancaman, demokrasi kehilangan salah satu instrumen pengawasnya.”
Redaksi : daftarhitamnews.Id
Editor : Galang
