Gowa || Daftar Hitam News.Id — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab (HAR), menilai polemik yang berkembang saat ini tidak dapat lagi dipersempit sebagai persoalan kehidupan pribadi semata. Menurutnya, yang menjadi perhatian publik adalah dugaan masuknya area privat ke dalam ruang pemerintahan. Sabtu,26/06/2026.
“Jangan dibalik logikanya. Yang menjadi persoalan bukan masyarakat mencampuri urusan privat Bupati. Justru yang dipertanyakan masyarakat adalah ketika area privat itu dibawa masuk ke dalam aktivitas pemerintahan,” tegas HAR.
Menurut HAR, terdapat sejumlah kegiatan pemerintahan yang menjadi sorotan publik karena melibatkan BK, di antaranya agenda Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), kegiatan Beautiful Malino, peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Utara dan Bone, berbagai pertemuan resmi pemerintahan, hingga keberadaan BK di Rumah Jabatan Bupati dalam aktivitas kedinasan.
“Kalau seseorang yang bukan bagian dari struktur pemerintahan ikut hadir dalam berbagai agenda resmi pemerintahan, tentu publik berhak bertanya apa kapasitasnya. Apalagi jika menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kedinasan,” ujarnya.
HAR menegaskan bahwa pelaksanaan tugas seorang Bupati merupakan urusan pemerintahan yang dibiayai oleh negara melalui APBD. Karena itu, setiap penggunaan fasilitas negara, rumah jabatan, perjalanan dinas, kegiatan resmi, hingga penyelenggaraan keprotokolan merupakan bagian dari kepentingan publik.
“Yang dipersoalkan bukan kehidupan pribadi seseorang. Tetapi ketika area privat hadir dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, menggunakan fasilitas negara, berada dalam kegiatan resmi pemerintahan, bahkan diduga memengaruhi proses kebijakan, maka hal itu menjadi ranah pengawasan publik dan DPRD,” kata HAR.
Menurutnya, tidak tepat apabila seluruh kritik kemudian dijawab dengan narasi bahwa persoalan tersebut merupakan urusan privat.
“Kalau memang ingin mengatakan itu urusan privat, maka area privat jangan dibawa ke ruang pemerintahan. Jangan dibawa ke forum resmi, jangan dibawa dalam kegiatan kedinasan, jangan dibawa dalam penggunaan fasilitas negara. Ketika sudah masuk ke ruang pemerintahan, maka masyarakat memiliki hak untuk bertanya,” lanjutnya.
HAR juga menyinggung pernyataan Bupati Gowa yang sebelumnya menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap menyebarkan informasi yang merugikan dirinya.
“Itu hak beliau sebagai warga negara. Tetapi sampai hari ini masyarakat tentu juga menunggu realisasinya. Jangan sampai hanya menjadi pernyataan di ruang publik tanpa tindak lanjut,” ujarnya.
Selain itu, HAR mengingatkan bahwa Bupati sebelumnya juga menyampaikan kesiapan untuk memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) DPRD apabila diperlukan.
“Kita lihat nanti. Apakah benar akan hadir memenuhi panggilan Pansus sebagai bentuk penghormatan terhadap fungsi pengawasan DPRD, atau hanya berhenti sebagai pernyataan. Publik tentu akan menilai sendiri konsistensinya,” tegas HAR.
Di akhir keterangannya, HAR menegaskan bahwa DPRD tidak sedang mencampuri kehidupan pribadi siapa pun.
“Yang kami jalankan adalah fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi kepentingan kami adalah menjaga marwah lembaga, memastikan pemerintahan berjalan sesuai hukum, serta menjawab harapan masyarakat Kabupaten Gowa,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi Daftar Hitam News.Id tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Bupati Gowa Hj. Husniah Talenrang maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan atas pernyataan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gowa tersebut. Hak jawab akan dimuat secara proporsional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Redaksi :daftarhitamnews.Id
Editor : Galang