Pare-Pare || Daftar Hitam News.Id — Polemik pernyataan kontroversial Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menyebut istilah “halal darahnya” terhadap media yang dinilai tidak sejalan dengan Pemerintah Kota Parepare, kini memasuki babak baru.
Setelah menuai kecaman dari kalangan jurnalis dan memicu aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Parepare, persoalan tersebut akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri).
Berdasarkan pemberitaan yang telah beredar, Inspektur I Itjen Kemendagri, Brigjen Pol Harun Yuni Aprin, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun laporan resmi untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting. Sebab, polemik yang awalnya muncul dari sebuah forum internal pemerintah daerah kini telah menjadi perhatian lembaga pengawasan pemerintah pusat.
Persoalan ini bermula dari rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Triwulan III yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie, Kota Parepare, Jumat (6/11/2026).
Dalam rekaman pernyataan yang kemudian beredar luas, Tasming Hamid mempersoalkan keberadaan media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi tetap memberitakan kritik terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintah.
Bahkan, dalam pernyataannya, Tasming menggunakan istilah “halal darahnya” ketika menggambarkan media yang dianggap tidak memiliki komitmen atau bersikap seperti bunglon.
Pernyataan tersebut sontak menimbulkan reaksi dari kalangan insan pers. Sebab, kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah tidak serta-merta menghilangkan independensi media maupun hak jurnalis untuk menjalankan fungsi kontrol sosial.
Pada 11 November 2026, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Parepare, Jenamar Aslan, memberikan klarifikasi bahwa rekaman pernyataan wali kota telah dipotong dan dipelintir sehingga menimbulkan persepsi negatif.
Namun, penjelasan tersebut tidak serta-merta meredam reaksi kalangan jurnalis.
Pada Kamis (12/11/2026), sejumlah wartawan yang mengatasnamakan diri Media Parepare Melawan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Parepare.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pernyataan yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan serta mencederai martabat profesi jurnalis.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar juga mengecam pernyataan tersebut dan mendesak Kemendagri melakukan evaluasi terhadap Wali Kota Parepare.
AJI mengingatkan bahwa jurnalis bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pemerintah ataupun penguasa.
Pada Jumat (13/11/2026), Tasming Hamid akhirnya bertemu dengan sejumlah jurnalis di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Dalam pertemuan tersebut, Tasming mengakui terdapat perkataannya yang tidak tepat sehingga melukai perasaan kalangan jurnalis.
Ia juga menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam forum internal pemerintah daerah dan mengaku tidak bermaksud menyudutkan maupun mengintervensi independensi media.
Permintaan maaf tersebut patut dicatat sebagai perkembangan dalam penyelesaian polemik.
Namun, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah persoalan ini cukup diselesaikan melalui permintaan maaf, atau masih diperlukan evaluasi kelembagaan agar kejadian serupa tidak kembali terulang?
Dalam menjalankan prinsip keberimbangan pemberitaan, Daftar Hitam News.Id menegaskan telah melakukan upaya konfirmasi secara langsung kepada Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, melalui pesan WhatsApp terkait polemik pernyataannya yang menyebut istilah “halal darahnya media”.
Konfirmasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab jurnalistik sekaligus memberikan ruang kepada kepala daerah untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, maupun hak jawab atas persoalan yang menjadi perhatian publik.
Namun, hingga berita kedua ini diterbitkan, Wali Kota Parepare Tasming Hamid belum memberikan tanggapan ataupun jawaban atas pesan konfirmasi yang telah dikirimkan oleh redaksi Daftar Hitam News.Id.
Sikap tersebut menjadi catatan redaksi. Meski demikian, Daftar Hitam News.Id tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada Wali Kota Parepare untuk memberikan penjelasan demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah daerah, melainkan bagian dari fungsi pers dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, serta kebebasan menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari Wali Kota Parepare.
Perkembangan berikutnya datang dari Itjen Kemendagri.
Inspektur I Itjen Kemendagri, Brigjen Pol Harun Yuni Aprin, menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyusun laporan kepada Menteri Dalam Negeri terkait pernyataan Wali Kota Parepare tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota melibatkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2017.
Langkah Itjen Kemendagri ini menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai persoalan komunikasi antara kepala daerah dan wartawan, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendapat perhatian pemerintah pusat.
Meski demikian, penyusunan laporan kepada Mendagri belum dapat disamakan dengan keputusan pemeriksaan, penjatuhan sanksi, ataupun kesimpulan adanya pelanggaran hukum.
Daftar Hitam News.Id memandang bahwa polemik ini perlu menjadi momentum untuk meluruskan kembali hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan pers.
Kerja sama publikasi antara pemerintah daerah dengan media merupakan hubungan profesional yang memiliki ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing.
Pemerintah berhak melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran kerja sama media berdasarkan ketentuan administrasi, transparansi, profesionalitas, dan hasil pekerjaan.
Namun, evaluasi kontrak tidak boleh dijadikan instrumen untuk mengendalikan isi pemberitaan, membatasi kritik, ataupun menekan media agar hanya menyampaikan informasi yang menguntungkan pemerintah.
Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi warga negara.
Pers memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Karena itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan fakta dan kaidah jurnalistik merupakan bagian dari tanggung jawab pers kepada masyarakat.
Di tengah perkembangan ini, Daftar Hitam News.Id memandang masih ada sejumlah hal yang patut mendapatkan penjelasan terbuka.
1. Apakah Pemkot Parepare menjamin media yang memiliki kontrak kerja sama tetap bebas menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah?
2. Apa batasan yang digunakan Diskominfo dalam mengevaluasi media mitra agar tidak mencampuradukkan penilaian profesional dengan kepentingan pemberitaan?
3. Bagaimana tindak lanjut Itjen Kemendagri setelah laporan resmi disampaikan kepada Mendagri?
4. Apakah akan ada evaluasi internal agar komunikasi pejabat publik dengan insan pers tetap berjalan dalam koridor etika dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers?
Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk memperpanjang polemik, melainkan sebagai bagian dari kepentingan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Seorang kepala daerah merupakan pejabat publik yang memperoleh mandat untuk melayani masyarakat. Karena itu, kritik media seharusnya ditempatkan sebagai salah satu instrumen evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.
Media tidak harus selalu memuji pemerintah. Begitu pula pemerintah tidak harus selalu sepakat dengan setiap pemberitaan.
Jika terdapat pemberitaan yang dianggap tidak benar, pemerintah memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, menggunakan hak jawab, maupun menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai ketentuan yang berlaku.
Tetapi, perbedaan pandangan tidak seharusnya dibalas dengan diksi yang dapat ditafsirkan sebagai ancaman terhadap keselamatan jurnalis.
Kini publik menunggu bagaimana tindak lanjut pemerintah pusat terhadap laporan Itjen Kemendagri tersebut.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antara Wali Kota Parepare dengan kalangan wartawan, melainkan juga komitmen pemerintah daerah dalam menghormati kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Redaksi : daftarhitamnews.Id
Editor : Galang


