Parepare Daftar Hitam News.Id — Dugaan pergeseran anggaran Humas DPRD ke Humas Pemkot menyeret sejumlah pertanyaan besar. Proses yang berjalan senyap ini seakan menjadi sinyal adanya kesepakatan di luar logika tata kelola pemerintahan. Pertanyaannya kini: apakah ini murni kebijakan teknis, atau justru bentuk tukar tambang kepentingan antara dua lembaga negara? Sabtu 3 Mei 2025.
Sorotan tajam datang dari LSM PAKAR. Ketua LSM, Tenriwara, menyebut pergeseran anggaran yang berakhir damai tersebut patut dicurigai sebagai bentuk kompromi politik yang mengabaikan transparansi publik.
“Apakah semudah itu persoalan anggaran diselesaikan begitu saja, tanpa pertanggungjawaban terbuka? Kami menduga ini bukan penyelesaian, tapi penyamaran,” tegas Tenriwara.
Ia menilai bahwa jika proses keuangan negara bisa dilunakkan dengan pendekatan informal tanpa jalur akuntabilitas resmi, maka sistem pengawasan publik hanya akan jadi formalitas belaka.
“Kalau semua bisa diselesaikan dengan senyum dan foto bersama, untuk apa ada mekanisme hukum anggaran dan pengawasan rakyat?” tambahnya.
Di sisi lain, posisi Walikota Parepare terpilih disebut berada dalam tekanan politik yang pelik. Walaupun menjabat sebagai ketua partai tingkat kota, secara struktural ia dinilai tidak memiliki kekuatan signifikan di tingkat DPD I (provinsi) maupun DPP (pusat). Kondisi ini membuat para anggota DPRD bergerak bebas tanpa kendali vertikal, membuka ruang manuver yang luas terhadap kepentingan legislatif.
Manuver tersebut mulai terasa dari molornya pembahasan LKPJ. Ini dinilai sebagai bentuk awal dari skema tarik-ulur politik yang bisa saja berlanjut pada agenda strategis lainnya, seperti APBD Perubahan, pengesahan proyek prioritas, hingga penempatan pejabat eselon.
Sementara itu, isu politik kian memanas dengan kabar bahwa Ketua DPD I Partai NasDem—yang disebut sebagai salah satu tokoh penting di balik kemenangan Walikota—berencana pindah partai. Bila hal ini terjadi, maka fondasi politik Walikota akan semakin rapuh, dan tekanan dari DPRD akan lebih sulit dibendung.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa eksekutif ke depan tidak lagi berjalan berdasarkan program kerja, melainkan atas dasar kompromi dan tuntutan politik dari DPRD.
Parepare kini berada di persimpangan: Apakah pemerintahan akan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi, atau justru masuk dalam era politik barter di balik senyapnya rapat-rapat formal?
LSM PAKAR Melalui Media ini, akan terus mengawasi. Karena kebenaran tidak bisa dibungkam, dan publik berhak tahu.
Lp:Galang