HARI PANCASILA 2026:”MERDEKA ATAU MEMBIAYAI KEMERDEKAAN? Ketika 82,4 Persen Nafas Negara Bersumber dari Kantong Rakyat”

Makassa || Daftar Hitam News.Id — 1 Juni 2026. Hari ini bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila. Bendera dikibarkan, pidato dibacakan, dan jargon kebangsaan kembali menggema dari berbagai podium kekuasaan.

Namun di balik seluruh seremoni itu, ada sebuah pertanyaan yang seharusnya mengguncang kesadaran nasional:

Apakah negara benar-benar sedang menjalankan amanat Pancasila, atau justru rakyat yang sedang dipaksa menjalankan amanat negara seorang diri?

Data penerimaan negara yang beredar menunjukkan bahwa 82,4 persen pendapatan negara berasal dari pajak, setara dengan Rp2.309,9 triliun. Sementara kontribusi dari kekayaan sumber daya alam yang selama ini dibanggakan sebagai anugerah terbesar bangsa hanya berada pada kisaran 7,4 persen.

Angka ini bukan sekadar statistik.

Angka ini adalah cermin.

Cermin yang memperlihatkan bagaimana sebuah negara yang berdiri di atas tanah kaya raya justru semakin bergantung pada pungutan dari rakyatnya sendiri untuk mempertahankan keberlangsungan fiskal nasional.

Indonesia bukan negara miskin sumber daya.

Indonesia memiliki tambang emas, nikel, batu bara, gas alam, minyak bumi, hasil laut, perkebunan, dan kekayaan hutan yang menjadi rebutan dunia.

Namun pertanyaannya:

Jika negeri ini begitu kaya, mengapa rakyat masih menjadi sumber utama pembiayaan negara?

PANCASILA BERBICARA, REALITAS MENJAWAB BERBEDA

Sila kelima berbunyi:

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Kalimat itu tidak pernah berubah sejak 1945.

Yang berubah adalah kenyataan yang dirasakan sebagian rakyat.

Ketika biaya hidup meningkat, harga kebutuhan pokok berfluktuasi, akses pekerjaan semakin kompetitif, sementara negara terus mencari ruang perluasan penerimaan pajak, publik mulai bertanya apakah keadilan sosial masih menjadi tujuan atau hanya menjadi narasi.

Kritik ini bukan anti-pajak.

Pajak adalah instrumen sah dalam negara modern.

Namun ketika negara terlalu bergantung pada pajak sementara potensi kekayaan alam belum memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan rakyat, maka kritik bukan hanya hak warga negara.

Kritik menjadi kewajiban moral.

REFORMASI SUDAH 28 TAHUN, TAPI PERTANYAAN INI BELUM TERJAWAB

Reformasi lahir dari tuntutan perubahan.

Rakyat menginginkan pemerintahan yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih berpihak kepada kepentingan publik.

Namun setelah hampir tiga dekade berlalu, pertanyaan fundamental itu masih menggantung di udara:

• Apakah negara semakin kuat karena rakyat sejahtera?
• Ataukah negara terlihat kuat karena rakyat terus diminta menopangnya?

Pembangunan memang berjalan.

Infrastruktur tumbuh.

Investasi meningkat.

Tetapi ukuran keberhasilan bangsa tidak hanya terletak pada angka pertumbuhan ekonomi.

Ukuran sesungguhnya adalah apakah rakyat merasakan manfaat yang setara dengan pengorbanan yang mereka berikan.

NEGERI KAYA, RAKYAT MEMBAYAR

Inilah ironi yang tidak boleh ditutupi oleh slogan.

Di satu sisi Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam terbesar di dunia.

Di sisi lain, struktur penerimaan negara memperlihatkan ketergantungan yang sangat besar terhadap pajak.

Maka lahirlah pertanyaan yang semakin sering terdengar di tengah masyarakat:

Apakah negara sudah maksimal mengelola kekayaan alamnya untuk rakyat, atau justru lebih nyaman menjadikan rakyat sebagai sumber pendapatan paling pasti?

Pertanyaan ini tidak lahir dari kebencian.

Pertanyaan ini lahir dari kecintaan terhadap republik.

Karena hanya bangsa yang peduli yang masih mau bertanya.

Yang berbahaya bukan kritik.

Yang berbahaya adalah ketika rakyat berhenti peduli.

HARI PANCASILA HARUS MENJADI HARI EVALUASI

Hari Pancasila bukan sekadar mengenang sejarah.

Hari Pancasila harus menjadi momentum mengukur jarak antara cita-cita dan kenyataan.

• Apakah negara sudah melindungi rakyat?
• Apakah kekayaan nasional sudah dikelola untuk kemakmuran bersama?
• Apakah keadilan sosial sudah dirasakan hingga lapisan terbawah masyarakat?
• Atau Pancasila perlahan hanya menjadi teks yang dibacakan setiap tahun tanpa keberanian untuk mengimplementasikannya secara utuh?

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, Daftar Hitam News.id berpandangan bahwa kesetiaan tertinggi terhadap Pancasila bukanlah menghafalnya.

Melainkan berani mengingatkan ketika praktik penyelenggaraan negara mulai menjauh dari nilai-nilai yang dikandungnya.

Karena bangsa ini tidak kekurangan slogan.

Bangsa ini membutuhkan keberanian untuk bercermin.

Dan pada Hari Pancasila 2026, cermin itu menunjukkan satu fakta yang sulit dibantah:

82,4 persen negara hidup dari pajak rakyat.

Pertanyaan berikutnya adalah:

Seberapa besar negara sudah hidup untuk rakyatnya?

Pimpinan Redaksi Daftar Hitam News.Id

“Kritik adalah bentuk tertinggi kepedulian terhadap rebuplik”

Redaksi :daftarhitamnews.Id

Editor : Galang

Sumber Berita : Analisa Pemikiran Pimpinan Redaksi Media Online Daftar Hitam News.Id