Pare-Pare || Daftar Hitam News.Id — Pengelolaan anggaran proyek jalan beton pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare kembali menjadi sorotan. Anggaran yang nilainya disebut hampir mencapai Rp10 miliar tersebut terbagi dalam sekitar 18 paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2025.
Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi bahwa data hasil pemeriksaan Inspektorat yang diserahkan kepada pihak Kejaksaan diduga belum sepenuhnya lengkap.
Informasi tersebut menjadi perhatian serius Ketua LSM Laskar Indonesia, Sofyan Muhammad, yang meminta Pemerintah Kota Parepare maupun Inspektorat tidak menutup-nutupi data terkait proyek yang menggunakan uang negara tersebut.
Menurut Sofyan, apabila memang terdapat pemeriksaan terhadap 18 paket pekerjaan dengan nilai anggaran hampir Rp10 miliar, maka seluruh dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut harus dapat ditelusuri secara terang.
“Yang kami persoalkan bukan sekadar besar kecilnya anggaran. Yang paling penting adalah transparansi. Kalau memang sudah diaudit, maka hasil audit dan data pendukungnya harus jelas. Jangan sampai ada kesan sebagian data diserahkan, sementara data lainnya tidak ikut disampaikan,” demikian poin tanggapan Sofyan Muhammad kepada redaksi.
Sofyan menilai, informasi mengenai dugaan belum lengkapnya data yang diserahkan kepada Kejaksaan harus segera diklarifikasi oleh Inspektorat.
“Kalau memang datanya belum lengkap, publik berhak tahu apa yang belum lengkap dan kenapa belum lengkap. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, sementara proses pemeriksaan berjalan tanpa informasi yang terang,” tegasnya.
Sorotan Laskar Indonesia juga tidak terlepas dari temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2025.
Bagi Sofyan, justru di sinilah pentingnya membuka dokumen secara terang.
Ia meminta agar setiap paket pekerjaan diperiksa berdasarkan kontrak, RAB, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, progres pekerjaan, pembayaran hingga hasil pemeriksaan fisik di lapangan.
“Kami ingin tahu satu per satu. Berapa nilai kontraknya, siapa pelaksananya, berapa volume pekerjaannya, bagaimana spesifikasinya, berapa yang dibayarkan, dan apakah ada selisih antara pekerjaan yang dibayar dengan pekerjaan yang benar-benar dikerjakan,” kata Sofyan.
Menurut Sofyan, pemeriksaan terhadap proyek infrastruktur tidak boleh hanya berhenti pada dokumen administrasi.
Kondisi fisik pekerjaan juga harus menjadi perhatian. Terlebih, proyek jalan beton merupakan pekerjaan yang kualitasnya dapat diuji melalui volume, ketebalan, mutu beton dan kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak.
Ia juga menyoroti informasi mengenai dugaan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta persoalan spesifikasi beton yang disebut-sebut menjadi bagian dari laporan masyarakat.
Namun, Sofyan meminta seluruh dugaan tersebut dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan dokumen resmi.
“Kalau ada dugaan perubahan RAB sepihak atau perubahan spesifikasi, jangan hanya menjadi isu. Periksa dokumennya. Cocokkan kontraknya dengan pekerjaan di lapangan. Kalau sesuai, sampaikan sesuai. Kalau tidak sesuai, jelaskan apa yang tidak sesuai,” ujarnya.
Sorotan tersebut semakin relevan karena Kejaksaan Negeri Parepare telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada proyek betonisasi jalan Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2025.
Kejari Parepare menyatakan penyelidikan dilakukan setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan penggelembungan anggaran pada sejumlah proyek jalan.
Karena itu, Sofyan meminta proses hukum berjalan secara profesional dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pihak mana pun.
“Kalau Kejaksaan sudah masuk melakukan penyelidikan, kami berharap semua pihak kooperatif. Inspektorat harus memberikan data yang dibutuhkan secara lengkap sesuai kewenangannya. Pemerintah kota juga jangan alergi terhadap kritik dan pengawasan masyarakat,” tegasnya.
Sofyan Muhammad juga meminta Wali Kota Parepare memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran proyek jalan tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan dalam penggunaan APBD.
“Ini uang rakyat. Maka rakyat berhak mengetahui ke mana uang itu dibelanjakan dan bagaimana hasil pekerjaannya. Jangan hanya ketika ada persoalan baru semua pihak sibuk memberikan klarifikasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, LSM Laskar Indonesia akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara objektif.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi kalau ada dugaan penyimpangan, silakan diperiksa. Kalau tidak terbukti, sampaikan juga kepada publik bahwa tidak terbukti. Yang kami inginkan adalah keterbukaan,” kata Sofyan.
Dengan adanya sekitar 18 paket pekerjaan dengan total anggaran yang disebut hampir Rp10 miliar, serta adanya temuan BPK mengenai kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan denda keterlambatan pada sejumlah paket pekerjaan, publik kini menunggu kejelasan mengenai keterkaitan masing-masing temuan dengan proyek jalan beton yang sedang menjadi sorotan.
Pertanyaan besarnya kini bukan hanya berapa uang yang dianggarkan.
Tetapi:
- Apakah seluruh pekerjaan sesuai kontrak?
- Apakah seluruh volume dan spesifikasi telah terpenuhi?
- Apakah seluruh pembayaran memiliki dasar yang sah?
- Dan apakah seluruh data hasil pemeriksaan Inspektorat telah diserahkan kepada Kejaksaan secara lengkap?
Daftar Hitam News.Id akan terus menelusuri persoalan ini dan meminta klarifikasi dari Inspektorat, Dinas PUPR, Pemerintah Kota Parepare serta Kejaksaan Negeri Parepare.
BERSAMBUNG.
Redaksi :daftarhitamnews.Id
Editor : Galang
