Pare-pare || Daftar Hitam News.Id — Gelombang kritik keras menghantam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Parepare.
APPS (Aliansi Pemuda Peduli Sulsel) Cabang Parepare secara terbuka melayangkan ultimatum keras kepada Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Parepare terkait dugaan masih beroperasinya sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar keamanan pangan.
Temuan APPS menyebutkan, dari 17 dapur SPPG yang aktif beroperasi di Parepare, sebanyak 9 dapur diduga belum mengantongi Surat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), dokumen wajib yang menjadi syarat dasar operasional pengolahan makanan dalam program MBG.
Koordinator APPS Parepare, Yusrah, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut keselamatan publik, khususnya anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat program.
“Ini bukan soal berkas semata. Ini soal keamanan pangan. Kalau dapur yang belum memenuhi standar tetap dipaksa beroperasi, maka patut diduga ada pembiaran dalam pengawasan,” tegas Yusrah, Jumat (01/05/2026).
Menurutnya, aturan dalam pedoman keamanan pangan SPPG telah secara tegas mewajibkan setiap dapur memenuhi standar higienitas, termasuk kepemilikan SLHS dan sistem pengendalian keamanan pangan lainnya.
Namun fakta di lapangan, kata dia, justru menunjukkan adanya dugaan kelalaian serius dalam proses pengawasan.
APPS menilai Korwil BGN Parepare tidak bisa lepas tangan dari persoalan tersebut.
Mereka menuding pengawasan terhadap dapur MBG berjalan lemah dan terkesan permisif terhadap pelanggaran standar.
“Korwil jangan hanya muncul saat launching program lalu hilang ketika pengawasan dibutuhkan. Tanggung jawab memastikan dapur memenuhi standar itu ada pada mereka,” ujar Yusrah.
Tak main-main, APPS kini memberikan ultimatum terbuka agar segera dilakukan evaluasi total terhadap seluruh dapur SPPG di Parepare.
Mereka juga mendesak penghentian operasional dapur yang belum memenuhi syarat higienitas dan sanitasi.
“Bersihkan dapur-dapur tak standar itu. Kalau masih ada yang dibiarkan berjalan tanpa SLHS, maka kami siap membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, APPS mengaku telah menyiapkan sejumlah agenda tekanan terhadap pihak terkait, di antaranya:
- Pelaporan resmi ke BGN pusat
- Penyampaian laporan ke lembaga pengawasan
- Pembukaan data dan temuan lapangan secara bertahap kepada publik
APPS menilai langkah tersebut penting demi menyelamatkan kredibilitas Program MBG yang saat ini mulai mendapat sorotan di berbagai daerah.
Menurut Yusrah, program yang menyangkut konsumsi massal tidak boleh dijalankan secara asal-asalan tanpa pengawasan ketat.
“Jangan sampai masyarakat dijadikan objek uji coba akibat lemahnya pengawasan. Ini program konsumsi massal, risikonya besar,” katanya.
APPS juga menyinggung munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di beberapa daerah sebagai alarm serius bagi seluruh penyelenggara program.
Mereka memperingatkan agar Parepare tidak menjadi daerah berikutnya yang terseret kasus serupa akibat lemahnya pengawasan dapur.
“Jangan tunggu ada korban di Parepare baru sibuk bertindak. Pengawasan harus dilakukan sekarang, bukan setelah masalah meledak,” tutup Yusrah.
Redaksi :daftarhitamnews.id
Editor : Galang