Jumat, Mei 24, 2024

Oknum PNS Dishub 24 bulan Mangkir Dari Tugasnya, Insentif bulanan tetap Lancar sedangkan BKD Kabupaten Maros Lempar Bola Panasnya Mati Di Inspektorat. “Siapa Sebenarnya Oknum PNS Dishub Inisial (GD) Ini”???

spot_img
spot_img

Maros || Daftar Hitam News. Id — Oknum PNS di Kabupaten Maros yang sebelumnya diberitakan kebal akan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil lantaran bertahun tahun absen masuk kantor tapi gaji jalan terus membuktikan kuat dugaan sang oknum patut dijuluki PNS spesial.

julukan sang oknum sebagai PNS spesial patut disandang karena proses penindakan disiplin dilingkup Pemda Maros terkesan tutup mata lantaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) yang termasuk pejabat berwenang terkesan lempar tanggung jawab ke Inspektorat Maros.

Tim media PRMGI bersama L-PACE (Lembaga Pemerhati Anti Korupsi) mendatangi Kantor BKPSDM Maros Selasa 23 Mei 2023, Kepala Badan Kepegawaian Andi Sri Wahyuni A Buchaerah yang ditemui diruang kerjanya menuturkan terkait oknum PNS dishub berinisial GD belum dijatuhi penindakan disiplin lantaran belum ada hasil LHP (Laporan Hasil Perkara) yang keluar dari inspektorat hingga sekarang padahal surat tim pemeriksa proses penindakan disiplin itu sendiri sudah kita kirim sejak tahun 2021. dan parahnya terkait gaji oknum ini masih terus berjalan layak pegawai PNS pada umumnya.

Keterangan yang diperoleh dei Andi Sri Wahyuni A Buchaerah sangat melenceng Dalam Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 juga ditentukan bahwa PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya tanpa perlu menunggu keputusan hukuman disiplin.

Sementara itu berdasar peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 yang berlaku dalam memproses pelanggaran disiplin, yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin berat. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsungnya, unit kerja yang membidangi pengawasan internal, unit kerja yang membidangi kepegawaian, atau pejabat lain yang ditunjuk.

Ketua Umum L-PACE, Mengatakan kepada Tim Awak Media, Jika Kasus ini tidak ada titik terang dan hasil dari Inspektorat, Menyalahi aturan yang ada dalam hal ini PP no. 94 tahun 2021, Maka Kami akan lakukan aksi di depan kantor bupati Maros.”Jelas Ketua Umum L-Pace ini.

Lp: Galang/PRMGI

spot_img
Kategori Terkait

Berita Popular

Recent Comments