Makassar || Daftar Hitam News.Id — Penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, setelah dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu peristiwa politik paling menyita perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Kamis 4 Juni 2026
Peristiwa ini bukan sekadar pergantian pejabat biasa. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nama seorang Dadan Hindayana, melainkan masa depan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan yang sejak awal menjadi simbol utama pemerintahan Prabowo.
Karena itu, ketika pencopotan jabatan langsung disusul proses hukum, publik secara otomatis bertanya: apakah ini merupakan langkah bersih-bersih pemerintahan terhadap dugaan penyimpangan, atau justru upaya meredam gejolak yang mulai mengancam citra program strategis nasional tersebut?
Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan.
Dalam beberapa bulan terakhir, pelaksanaan MBG memang terus menjadi sorotan. Mulai dari persoalan distribusi, kualitas pengawasan, efektivitas pelaksanaan di lapangan, hingga berbagai kritik terkait tata kelola anggaran yang nilainya sangat besar.
Sebagai program yang menyerap dana negara dalam jumlah fantastis dan menjadi salah satu janji politik utama Presiden Prabowo, MBG berada dalam posisi yang sangat strategis sekaligus rentan terhadap pengawasan publik.
Karena itu, ketika muncul dugaan penyimpangan yang berujung pada proses hukum terhadap mantan pejabat tertinggi di lembaga pelaksananya, publik tentu berhak mengetahui sejauh mana persoalan yang sebenarnya terjadi.
Namun ada satu hal yang perlu dipahami secara objektif.
Hingga saat ini proses hukum masih berjalan. Belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.
Meski demikian, substansi persoalan sesungguhnya tidak berhenti pada satu individu.
Yang menjadi perhatian publik justru adalah apakah persoalan yang muncul merupakan kesalahan personal, atau indikasi adanya kelemahan sistem dalam pengelolaan program berskala nasional tersebut.
Sebab dalam logika tata kelola pemerintahan, program sebesar MBG tidak dibangun dan dijalankan oleh satu orang semata.
Di dalamnya terdapat struktur birokrasi, mekanisme pengawasan, sistem pengadaan, jaringan pelaksana daerah, hingga berbagai institusi pengendali yang seharusnya bekerja secara berlapis.
Apabila benar ditemukan dugaan penyimpangan, maka pertanyaan berikutnya adalah:
- Di mana fungsi kontrol berjalan?
- Mengapa dugaan persoalan tersebut baru mencuat setelah program berlangsung dalam skala besar?
- Dan apakah mekanisme pengawasan internal telah bekerja sebagaimana mestinya?
Inilah pertanyaan yang hingga kini masih menunggu jawaban.
Di sisi lain, langkah cepat pemerintah juga dapat dibaca sebagai pesan politik yang tegas bahwa tidak ada pejabat yang kebal terhadap proses hukum, termasuk mereka yang sebelumnya dipercaya mengelola program prioritas negara.
Jika demikian, maka pencopotan dan proses hukum terhadap Dadan dapat dipandang sebagai upaya menjaga integritas pemerintahan sekaligus menyelamatkan kredibilitas MBG agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
Namun pemerintah juga perlu menyadari bahwa kepercayaan masyarakat tidak akan pulih hanya karena pergantian pejabat atau penetapan tersangka.
Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui transparansi, keterbukaan informasi, audit yang menyeluruh, dan keberanian mengungkap seluruh fakta tanpa tebang pilih.
Sebab publik saat ini tidak hanya ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab.Publik ingin memastikan bahwa uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Kasus Dadan Hindayana pada akhirnya akan menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo.
Bukan sekadar menguji komitmen terhadap pemberantasan korupsi, tetapi juga menguji keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis benar-benar dikelola secara profesional, akuntabel, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
Karena yang sedang dinilai masyarakat hari ini bukan hanya nasib seorang mantan pejabat.
Melainkan kredibilitas negara dalam menjalankan janji politiknya sendiri.
Jika pemerintah mampu membongkar persoalan secara transparan hingga ke akar-akarnya, maka publik akan melihat ini sebagai langkah bersih-bersih yang patut diapresiasi.
Namun jika proses ini berhenti pada satu nama tanpa perbaikan sistem yang nyata, maka pertanyaan yang sama akan terus muncul:
Apakah ini benar-benar penegakan hukum, atau hanya cara paling cepat untuk meredam badai yang sedang menghantam Program Makan Bergizi Gratis?
Redaksi :daftarhitamnews.id
Editor : Galang